BPS Jabar: Efisiensi Anggaran Bakal Berdampak ke Sektor Perhotelan

Meski demikian, efisiensi ini secara umum menuai pro dan kontra, dan salah satu yang panik dalam efisiensi ini yaitu sektor perhotelan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menganalisa, sektor restoran dan perhotelan akan banyak terdampak dari rencana tersebut. 

"Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu. Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel resto," ujar Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, dikutip Kamis (6/2/2025). 

Darwis menerangkan, okupansi perhotelan  akan meningkatka saat masa libur panjang atau hari-hari tertentu. Sementara, selama hari biasa mereka mengandalkan penyewaan untuk ruang rapat dan juga seminar-seminar dari pemerintah. 

"Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Sementara, Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi juga membenarkan, efisiensi anggaran akan berdampak ke okupansi di hotel wilayah Jabar.

Menurutnya, hal ini sudah dirasakan sejak akhir bulan kemarin, dengan sudah adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas kementrian sebesar 50 persen.

"Biasanya bulan Desember kemarin, di wilayah perkotaan seperti di Bandung, maupun di daerah lain itu tuh penuh oleh orang-orang kementerian untuk rapat di kota Bandung. Nah dengan dipotongnya itu berarti berkurang jauh? yang akhirnya ya okupasi juga berkurang," katanya.

Sementara, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin memastikan efisiensi ini bukan berarti menghilangkan anggaran perjalanan dinas dari OPD, melainkan hanya pengurangan jumlahnya saja.

"Kami minta kepada seluruh kepala dinas jangan pukul rata, misalnya semua OPD dipotong jadi 70 persen SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), ya jangan seperti itu, lihat lagi detail program-program apa yang misalnya bisa disetop, tapi jadi jangan pukul rata," katanya.

Bey mencontoh, beberapa perangkat daerah yang memang bertugas harus terus keliling kabupaten dan kota, seperti Inspektorat, maka perlu diperhatikan dalam pengurangan perjalanan dinasnya.

"Inspektorat masih perlu SPPD ya silakan, kan memang harus perlu keliling Jawa Barat, atau misalnya di Biro Hukum memang tapi misalnya kan ada juga yang lain minimal dikurangi jumlah orang," katanya.