BPK Diminta Turun Tangan Hitung Kerugian Water Tank di Depok
Bandung, IDN Times - Proyek water tank yang berada di Kecamatan Sukmajaya sampai saat ini msih belum dioperasikan. DPRD Kota Depok menilai proyek waduk buatan ala PT Tirta Asasta tersebut mengalami masalah fundamental yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD Kota Depok yakni Abdul Khoir, Siswanto dari Fraksi PKB, dan Gerry Wahyu Riyanto dari fraksi Partai Gerindra pun telah mendatangi lokasi water tank tersebut. Para legislator itu datang untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
"Ya, hampir setiap hari kami dapat keluhan masyarakat yang berada di sekitar proyek water tank. Mereka benar-benar khawatir dengan proyek ini," kata Siswanto melalui keterangan resmi, Kamis (20/3/2025).
1. PKB tepis rumor dapat proyek
Karena itu, ketika disinggung kepentingan PKB dalam proyek water tank ini, Siswanto menegaskan tidak ada kepentingan lain kecuali memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar proyek water tank.
"Makanya, salah besar kalau ada yang ngomong PKB berharap dapat sesuatu dari proyek bermasalah ini. Saya tegaskan tidak ada. Datang ke lokasi ini saja bersama dengan dewan dari Partai Gerindra, partai koalisi pemenangan wali kota dan wakil wali kota. Intinya kepentingan kami satu, memperjuangkan aspirasi masyarakat," ucapnya.
2. Ada potensi total loss
Siswanto juga menegaskan, hal ini tidak ada kaitannya dengan suksesi kepimpinan direksi PDAM Kota Depok. "Kami tidak peduli dengan hal itu. Tapi perlu ditekankan, pihak direksi PDAM yang sekarang harus bertanggung jawab atas kegagalan proyek ini," tutur dewan Dapil 6 ini.
Abdul Khoir menambahkan, pembangunan water tank kapasitas 10 juta liter air itu berpotensi mengalami total loss. Terindikasi ada kerugian besar yang akan dialami Pemkot Depok bila proyek tersebut dihentikan secara permanen.
"Kalau proyek ini sampai dihentikan, maka berpotensi terjadi total loss. Apa itu total loss? Yaitu kerugian melebihi modal aset. Kalau proyek ini dihentikan dan harus dipindah pasti terjadi total loss," kata Abdul Khoir.
3. BPK RI diminta turun langsung
Abdul Khoir pun menantang lembaga yang berkompeten untuk menghitung kerugian dari proyek water tank itu.
"Coba saja BPK turun. Hitung kerugian proyek ini, pasti besar banget. Karena proyek ini harusnya sudah beroperasi tiga tahun lalu," tuturnya.
Jika memang terjadi total loss, direksi BUMD sebagai pelaksana proyek harus bertanggung jawab. "Ya, memang harus ada yang bertanggung jawab," kata Khoir.
Sementara itu, Gerry Wahyu Riyanto meminta proyek water tank dievaluasi atau dikaji ulang. Hal itu harus dilakukan karena masih ditemukan sejumlah masalah elementer.
"Sebaiknya dievaluasi, karena faktanya masih ada masalah," tutur politikus muda partai berlambang Kepala Garuda ini.
