BGN Terbitkan SK Baru, Mitra MBG Priangan Timur Protes

04 Nov 2026, 20:38 WIBKota Tasikmalaya4 min read

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Dok.Istimewa

Gini Kak

Sisi Positif

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Priangan Timur sedih karena aturan uang dari BGN berubah. Dulu mereka dapat Rp6 juta tiap hari, sekarang dihitung per orang. Mereka takut dapur rugi dan relawan kehilangan kerja. Mereka minta BGN melihat dapur langsung. Mereka akan bertemu Komisi IX DPR pada 16 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah keberatan atas skema baru, para mitra SPPG menunjukkan komitmen menjaga tujuan pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak, sambil memilih jalur audiensi dan diskusi ketimbang aksi demonstrasi. Permintaan evaluasi berbasis kondisi lapangan juga membuka ruang dialog yang lebih langsung antara pengelola dapur, BGN, dan DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Tasikmalaya, IDN Times – Perubahan skema pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keresahan puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Mereka mengklaim kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) membuat beban operasional dapur semakin berat, bahkan berpotensi menimbulkan defisit hingga Rp80 juta per bulan.

Persoalan tersebut mencuat dalam pertemuan puluhan mitra MBG di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026). Mereka mempersoalkan perubahan Surat Keputusan (SK) BGN Nomor 63539 menjadi SK Nomor 63551 yang dinilai mengubah perhitungan insentif pengelolaan dapur.

Salah satu perubahan yang disoroti adalah skema pembayaran. Jika sebelumnya mitra menerima tarif harian tetap sebesar Rp6 juta, kini insentif pengelola dapur dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, yakni Rp2.000 per orang.

Menurut para mitra, perubahan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan operasional SPPG. Mereka juga mengeluhkan pengalihan biaya kendaraan operasional yang sebelumnya ditanggung anggaran, tetapi kini disebut menjadi beban mitra.

Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan operasional dapur, tetapi juga nasib para relawan yang selama ini bekerja dalam program MBG. Sejumlah mitra mengaku mulai mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja karena kemampuan keuangan dapur semakin terbatas.

1. Perubahan skema insentif BGN diklaim picu defisit Rp80 juta

Dok.Istimewa

Salah satu mitra MBG Kota Tasikmalaya, Badai, mengatakan perubahan kebijakan tersebut menempatkan pengelola SPPG dalam posisi dilematis. Mereka dituntut tetap menjalankan pelayanan pemenuhan gizi, tetapi pada saat bersamaan harus menghadapi perubahan skema pembiayaan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa mitra mempertimbangkan pengurangan jumlah relawan untuk menekan pengeluaran. Padahal, sebagian pekerja sangat bergantung pada penghasilan dari aktivitas dapur SPPG.

"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata Badai.

Keluhan serupa disampaikan Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Dia menilai perubahan skema pembiayaan berpotensi menimbulkan persoalan ketenagakerjaan baru di daerah karena mitra tidak lagi mampu mempertahankan seluruh relawan.

"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujar Nandang.

Kekhawatiran tersebut memperlihatkan dampak kebijakan yang tidak hanya dirasakan pengelola dapur, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari program MBG. Karena itu, para mitra meminta BGN mengevaluasi kembali perhitungan insentif dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional setiap SPPG.

2. Mitra minta BGN turun langsung mengecek kondisi dapur

Dok.Istimewa

Selain mempersoalkan skema pembiayaan, para mitra meminta BGN tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam mengevaluasi pelaksanaan program. Mereka berharap pemerintah melihat langsung kondisi operasional dapur, termasuk komponen pengeluaran yang harus ditanggung pengelola.

Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, meminta Kepala BGN Sudaryono mengkaji ulang regulasi yang baru diterbitkan. Menurutnya, asistensi langsung diperlukan agar pemerintah memahami kesulitan yang dihadapi mitra dalam menjalankan operasional dapur.

"Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja," ujar Robi.

Dia juga mendesak agar petunjuk teknis (juknis) program segera direvisi. Kejelasan aturan dinilai penting agar mitra memiliki kepastian dalam mengelola anggaran, memenuhi kebutuhan operasional, dan mempertahankan tenaga kerja.

Para mitra menegaskan tetap mendukung tujuan program MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, mereka berharap kebijakan pembiayaan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pihak yang menjalankan program di lapangan.

3. Puluhan mitra MBG akan mengadu ke Komisi IX DPR

Dok.Istimewa

Untuk menyampaikan keberatan terhadap perubahan kebijakan tersebut, para mitra memilih menempuh jalur audiensi dengan DPR RI. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna yang akrab disapa Abah Ucu, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI.

Mereka dijadwalkan mengikuti audiensi pada 16 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN agar persoalan perubahan skema pembiayaan dapat dibahas secara langsung.

Menurut Abah Ucu, audiensi menjadi kesempatan bagi para pengelola dapur untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi sekaligus meminta kejelasan mengenai arah kebijakan program MBG ke depan.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," kata Abah Ucu.

Dia berharap pemerintah bersedia mendengar aspirasi mitra di daerah sebelum mengambil atau menerapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap operasional SPPG. Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan dan keberlanjutan pihak yang menjalankannya.

Para mitra berharap BGN membuka ruang evaluasi terhadap SK terbaru agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan dapur maupun mata pencaharian para relawan.