Bapenda Jabar Kaji Denda Pajak Emisi Kendaraan di Ambang Batas

Selain membahasnya dengan DLH, Dedi mengatakan, Bapenda Jabar harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Karena menurut regulasi pajak Kendaraan pembebanan pajak lebih tinggi itu sudah diatur, di antaranya memuat faktor nilai jual, bobot, dan progresif.

"Nah, pengertian bobot itu mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan. Nanti dibahas lagi soal kemungkinannya," katanya.

Di luar dari hal tersebut, kebijakan ini bisa menjadi penyeimbang dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bapenda yang setiap tahun menggelar program relaksasi, pemutihan, atau diskon pajak.

"Kami kan sudah memberikan atau menyediakan program pemutihan, relaksasi pajak. Nah, kalau kebijakan penambahan pajak bagi kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu uji emisi ini semacam punishment lah istilahnya," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Prima Mayaningtyas mengatakan, kendaraan yang tak lulus uji emisi nantinya akan diberikan sanksi berupa pajak tambahan. Dia memastikan aturan ini hanya diterapkan bagi kendaraan yang emisinya melebihi ambang batas.

Menurutnya selain itu ada juga skema penerapan uji emisi pada kendaraan wajib pajak yang hendak memperpanjang pajak tahunan. Namun, kemudian muncul usulan agar ada denda atau pajak tambahan pada para pemilik kendaraan yang melebihi ambang batas emisi.

"Sebagai bentuk punishment atau mesti dilakukan perbaikan dulu (kendaraanya), itu masih kami rumuskan," katanya.