Banyak Alih Fungsi, Dedi Mulyadi Minta Bupati Jeje Ritchie Evaluasi Total Tata Ruang di Lembang

07 Jun 2025, 16:46 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan (kanan). IDN Times/Istimewa

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk mengevaluasi pembangunan di Kawasan Lembang karena banyak bangunan tanpa izin.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penghijauan dan perbaikan drainase di Kawasan Bandung Utara serta meminta pengusaha wisata menyesuaikan usahanya dengan kondisi lingkungan.
Seluruh bangunan tidak berizin di kawasan Lembang diminta untuk dibongkar sebagai langkah preventif, sementara pemerintah daerah memberlakukan moratorium perizinan alih fungsi lahan sebagai langkah preventif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pembangunan di kawasan Lembang. Hal ini dibahas menyusul banyaknya bangunan yang belum mengantongi izin.

Berdasarkan pernyataan dari Jeje Ritchie Ismail, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, ada sebanyak 50 persen bangunan di wilayah Kecamatan Lembang, tidak mengantongi izin. Sehingga, Dedi meminta hal ini harus menjadi perhatian serius.

"Saya sudah minta ke bupati untuk melakukan evaluasi tata ruang. Yang kedua tidak boleh ada pembangunan baru menggunakan area sawah, hutan kan jelas Pergub-nya ada, berarti kabupaten/kota gak boleh ngeluarin IMB," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, dikutip Sabtu (7/6/2025).

1. Penghijauan akan dilaksanakan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Dok. Humas Pemkab Purwakarta)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan telah berkomitmen memperbaiki kondisi lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU) dengan menyiapkan beberapa langkah seperti penghijauan hingga perbaikan drainase.

"Kemudian berikutnya di November 2025 kami mulai gerakin. Wilayah itu akan dihijaukan melalui penanaman bambu dan kemudian seluruh drainase sudah dikerjakan hari ini. Pasar Lembang sudah dibongkar semua, dan kemudian nanti Pemprov akan membuat drainase untuk jalan provinsi," ujarnya.

2. Pengembangan wisata harus selaras dengan alam

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

Di sisi lain, Dedi menyoroti keberadaan objek wisata di kawasan Lembang, dan meminta pengusaha wajib menyesuaikan tempat usahanya dengan kondisi lingkungan yang ada.

"Jadi pengembang wisata harus menyesuaikan dengan alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan wisata dan kemudian pemerintah kabupaten harus selektif. Kalau misalnya di area wisata itu cukup dua (lokasi), jangan dimasukkan jumlah wisata yang banyak, yang bangkrut juga banyak," katanya.

3. Bongkar, selesai!

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Selain itu, Dedi meminta seluruh bangunan tidak berizin untuk dibongkar. Adapun pembongkaran ini sebelumnya sudah dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama di wilayah Puncak, Bogor. Hal ini menurut pemerintah provinsi bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

"Bongkar, selesai," katanya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, di wilayah Desa Cikahuripan terdapat banyak area tanaman keras yang berubah menjadi bangunan dengan aktivitas yang terbilang padat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melakukan moratorium perizinan.

"Sekarang moratorium sementara untuk Izin baru sebagai langkah preventif. Pemkab Bandung Barat mengikuti moratorium perizinan alih fungsi lahan dari sektor pertanian, perkebunan, dan kawasan lindung sebagaimana diatur dalam SE gubernur," ujarnya.