Bahas IPPKH, Geodipa Gelar Pertemuan untuk Pemenuhan Lahan Kompensasi

Perwakilan Biro Pemotda Herdi mengungkapkan, sebelumnya GeoDipa telah melakukan konsultasi dengan Biro Pemotda terkait proses yang sedang berjalan.

“Salah satu permasalahan yang disampaikan yaitu, apakah lahan kompensasi yang dimaksudkan ini masuk dalam kriteria kepentingan umum, karena ini akan berdampak pada tata cara yang perlu ditempuh,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang PPKH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Budi memberikan pandangan, bahwa proses yang dibahas diawali dengan penggunaan kawasan hutan oleh GeoDipa. Dengan penggunaan kawasan yang saat ini telah tertuang dalam IPPKH, maka diperlukan lahan kompensasi dengan rasio 1:2 yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan disebutkan, bahwa atas penggunaan kawasan hutan dimungkinkan dengan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). GeoDipa tetap berkomitmen untuk menyediakan lahan kompensasi dan kami mengapresiasi hal tersebut,” jelas Budi.

Perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Irtita mengatakan, ada beberapa hal yang mengunci terkait penetapan lokasi adalah instansi yang membutuhkan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditunjuk secara khusus oleh kementerian.

“Maka selanjutnya adalah peruntukan pengadaan tanah, dalam hal ini lahan kompensasi bukan termasuk dalam kriteria kepentingan umum,” ujarnya.

Dengan demikian, GeoDipa menyadari bahwa keterlibatan stakeholder dan keterbukaan merupakan suatu keniscayaan demi mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga, GeoDipa semakin matang dalam menyusun langkah untuk menyediakan lahan kompensasi IPPKH.