Anggaran Mepet, Bupati Majalengka Usul Perubahan Status Jalan
- Kondisi jalan di Kabupaten Majalengka memprihatinkan, terutama jalur Jatiwangi - Ligung yang ramai aktivitas warga.
- Belanja pegawai di atas angka ideal, mencapai 41 persen, membuat penanganan infrastruktur terhambat.
- Usulan perubahan status jalan dari kabupaten menjadi provinsi atau nasional sebagai langkah mengurangi beban anggaran pemda.
Majalengka, IDN Times- Kondisi jalan di Kabupaten Majalengka masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah setempat. Sejumlah ruas jalan yang statusnya sebagai jalan kabupaten, masih dalam keadaan memprihatinkan.
Salah satu ruas jalan kabupaten yang masih kerap dikeluhkan adalah jalur Jatiwangi - Ligung. Padahal jalur tersebut termasuk kawasan ramai aktivitas warga lantaran berada di daerah kawasan industri.
Di sisi lain, pemerintah mengakui kesulitan untuk menangani permasalahan itu. Besarnya belanja pegawai membuat penanganan infrastruktur mengalami kendala.
"Kemarin saya ke Jakarta, bahwa APBD kami ini tidak ideal. Idealnya APBD, agar bisa mangprang, gaspol laksanakan pembangunan, ideal antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan itu maksimalnya 35 persen," kata Bupati Majalengka Eman Suherman, Minggu (18/5/2025).
1. APBD tersedot gaji P3K
Di Kabupaten Majalengka, belanja pegawai sudah di atas angka ideal. Saat ini, tercatat kebutuhan untuk belanja pegawai di atas 40 persen.
"Hari ini kami sudah 41 persen. Berat sekali. Kemarin saat mengangkat P3K, tahun pertama (sebanyak) 3.575 orang. Kemudian setiap tahun mengangkat lagi. Kan sumbernya dari APBD, kalau yang namanya P3K teh," kata Bupati.
"Anggaran tidak ditambah, tapi cost untuk itu (gaji P3K) harus diadakan dari APBD. Ini semakin memberatkan. Berbeda kan (dengan daerah lain), kemarin yang lainnya. Sumedang hanya 800 orang pada saat tahun pertama. Kita 3.575," lanjut dia
2. Anggaran perbaikan infrastruktur tidak memadai
Kondisi itu, diakui bupati menjadi kendala untuk melakukan penanganan infrastruktur, salah satunya jalan. Apalagi anggaran untuk infrastruktur di kisaran Rp75 miliar.
Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. "Bayangkan, sekarang anggaran untuk infrastruktur saja, (terdiri dari) jalan, jembatan, kemudian irigasi hanya Rp75 miliar. Dulu saya sampai Rp500 miliar. Karena itu kami sudah tertekan banget," kata Eman.
Hingga saat ini, jalan dengan status jalan kabupaten di Kabupaten Majalengka sekitar 935 kilometer. Jika dibandingkan dengan anggaran yang ada, jelas Eman, cukup berat untuk melakukan perbaikan.
"Makanya saya harus memikirkan bagaimana caranya agar beban anggaran, kami punya kewajiban jalan 935 kilometer. Anggaran segitu-gitunya. Apalagi yang kemarin dua bulan (diperbaiki) rusak lagi. Jadi akhirnya ke sana lagi, ke sana lagi yang ditangani," kata Eman.
3. Ajukan perubahan status jalan
Atas kondisi itu, akhirnya pemerintah setempat berinisiatif untuk mengusulkan perubahan status jalan. Perubahan itu meliputi jalan provinsi dan jalan kabupaten.
Untuk jalan provinsi, bupati mengusulkan agar ada ruas jalan yang berubah status menjadi jalan nasional. Ruas jalan yang diusulkan itu yakni jalur kadipaten yaitu perbatasan dengan Kabupaten Sumedang ke Cikijing, yang menghubungkan ke Kabupaten Kuningan.
"Saya mengusulkan jalan ruas dari Kadipaten ke Cikijing sepanjang 43,7 kilometer, saya minta ini diambil alih. Saya sudah minta kepada Pak Menteri PU kemarin, untuk diambil alih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," terang Eman.
Hal serupa juga untuk ruas jalan kabupaten yang diusulkan menjadi jalan provinsi. Ada beberapa ruas jalan kabupaten yang diusulkan berubah statusnya.
"Nah saya geser jalan kabupaten untuk ditarik provinsi. Jalan Cikijing ke Jahim. Itu kan menghubungkan antara kabupaten. Kalau tidak salah delapan kilometer," jelas Eman
"Kemudian (jalan) Cigasong ke Jatiwangi. Kemudian dari Jatiwangi ke (Desa) Ampel (Kecamatan Ligung). Itu (total) kurang lebih ada 35 kilometer lah. Jadi masih ada surplus sebenarnya di provinsi, ketika lepas (berubah jadi jalan nasional). Berarti ada surplus 10 kilometer," lanjut Eman.
Eman berharap, usulan itu bisa diterima sehingga beban anggaran yang ditanggung pemda bisa berkurang.
"Ini salah satu langkah mengurangi beban. Beban yang hari ini berat, karena tadi, belanja pegawai sudah melebihi dari idealnya. Kemarin Pak Menteri lagi dibahas. Mudah-mudahan masuk," jelas Eman
