400 Hektare Lahan Desa Kena Proyek Nasional, Harga Tanah Jadi Soal
Majalengka, IDN Times - Seluas 400 hektar lahan milik warga di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berpotensi mengalami alih fungsi. Pasalnya, lahan luas itu masuk dalam daftar proyek nasional, untuk mendukung kawasan Rebana (kawasan industri Cirebon, Kertajati, dan Patimban).
Kuwu (Kades) Sukamulya Nono Darsono mengatakan, hal itu sudah masuk dalam rencana cukup lama. Namum, Nono mengaku belum ada tindak lanjut dari rencana itu.
"Rencananya sih ada. Dulu mah sudah ada Penlok (penetapan lokasi) ya, jadi masih terambil 400-an hektar. Tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan selanjutnya," kata Nono, saat peringatan Hajat Tani, Senin (27/5/2024)
1. Setengah luas Desa Sukamulya masuk wilayah proyek
Dari rencana yang telah dibahas sebelumnya itu, Nono menjelaskan, total lahan yang terkena dampak di desanya cukup luas. Desa Sukamulya sendiri saat ini memiliki luas sekitar 750 hektar.
"Desa Sukamulya ini (luasnya) 750 hektar, dan dua per tiganya yang terambil. Itu lahan sawah dan pemukiman," kata Nono.
Dari luas lahan sekitar 750 hektar itu, Nono menyebutkan, jumlah penduduk Desa Sukamulya di atas 4.200-an orang. Sebagian besar penduduk diketahui berprofesi sebagai petani.
"Jumlah penduduk berkisar 4.200 orang, mayoritas petani. Hasil pertanian di sini produktif banget. Hasil panen itu di angka 8 ton untuk lahan seluas satu hektare, itu satu kali panen, saat musim hujan," kata dia.
"Di sini dua kali tanam. Malah ketiganya itu (ditanami) Palawija. Jadi tidak ada istilah tanah kosong. Produktif banget. Malah lumbung padi untuk Indramayu itu ke sini ambilnya. Di sini tadah hujan, kami bikin pompa," kata dia.
2. Pemdes akan relokasi warga terdampak
Meskipun belum ada informasi lebih lanjut terkait proyek tersebut, Nono menjelaskan, pemerintah desa (pemdes) setempat sudah mulai mempersiapkan diri. Saat ini, Pemdes Sukamulya telah membangun perkampungan baru, untuk mengakomodir warga yang terdampak.
"Sekarang tuh ada rencana, ya termasuk pemerintahan desa dan pemerintahan daerah akan (dilakukan) perpindahan atau geser. Jadi diakomodir langsung oleh desa. Masih tetap, tanah (desa) Sukamulya. Ya rencananya (dalam penlok) sih, itu Balai Desa juga terkena (proyek)," jelas dia.
"Yang bakal kena (proyek) itu, 400 hektar untuk (perluasan) BIJB, 100 hektar nya lagi (untuk) Aerocity," kata dia.
Nono menjelaskan, saat ini Pemdes sudah mulai membangun beberapa fasilitas umum (fasum) di lokasi baru itu. "Kami di sana sudah membangun pasar, sekolahan. Kalau untuk Fasum, itu dari tanah desa," kata dia.
Nono menjelaskan, saat ini pemerintah desa baru mampu mengakomodir untuk lokasi rumah saja. Adapun untuk lahan pertanian, diakuinya masih belum bisa dilakukan.
"Perpindahan secara mandiri. Urusan orang yang mungkin bisa terakomodir, namun untuk lahan pertanian kami kan nggak ada. Makanya masyarakat tani, sekarang itu menggarap di (lahan) kehutanan itu. Harus ke mana lagi kalau bukan di situ?"
"Desa sudah melobi di sana (lahan milik perhutani) bahwa ada dua ya. Satu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), satu lagi dengan SPM (Serikat Petani Majalengka). Kami sebagai pemerintahan desa mengakomodir secara mandiri," ujarnya.
3. Hindari konflik, harga lahan jangan terlalu rendah
Dalam urusan proyek, sempat terjadi konflik saat proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) beberapa tahun lalu. Nono berharap, ke depan, tidak ada lagi konflik yang terjadi, terkait proyek yang akan berdiri di desanya.
Menyepakati harga yang cocok untuk lahan milik warga adalah salah satu cara untuk menghindari konflik tersebut. "Ya harganya saja yang bagus, jadi jangan sampai masyarakat saya disengsarakan," ujar Nono.
Disinggung terkait harga yang cocok tersebut di angka berapa, Nono menyebut, memang tergantung dengan lokasi. Namun, ia kembali menegaskan, tidak ingin harga yang diterima warganya sama seperti masa lalu.
"Beragam. Ada yang pinggir jalan, ada yang di tengah. Kami tidak mau lah seperti yang dulu-dulu. Tidak mau asal harga," tuturnya.
Alasan Nono yang ingin warganya mendapat harga layak, tidak terlepas dari kondisi lahan mereka yang masih produktif. Bahkan, lewat pertanian, Nono menjelaskan, secara ekonomi warganya bisa dikatakan berada di kalangan menengah.
"Tidak bisa (dikatakan desa miskin). Kalau disebut kategori miskin, saya tidak terima," ungkap dia.
