4,6 Juta Data Warga Jabar Diduga Bocor, DPRD Minta Pemprov Transparan
- 4,6 juta data warga Jabar diduga bocor dan diperjualbelikan di laman gelap serta viral di media sosial.
- DPRD Jawa Barat meminta Pemprov transparan agar masyarakat waspada dan dilakukan edukasi digital terkait perlindungan data pribadi.
- Sekda Jabar memastikan tidak ada kebocoran data warga setelah pengecekan dan validasi yang dilakukan.
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti dugaan kebocoran data pribadi 4,6 juta warga Jabar yang sempat diperjualbelikan di laman gelap, dan kemudian viral di beberapa platform media soal.
Menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, kebocoran data seperti yang sempat ramai ini bukan tidak mungkin terjadi karena jumlah penduduk dan ASN di Jabar sangat banyak.
"Kenapa tidak mungkin? Sangat mungkin. Siapa pun berkesempatan berselancar di dunia maya. Sangat mungkin terjadi," ujar Zaini saat diwawancara, Selasa (29/7/2025).
1. Pemprov Jabar harus transparan
Zaini pun meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bersikap terbuka dan tidak menutupi persoalan ini. Sebab, transparansi menurut dia merupakan sebuah kunci agar masyarakat tetap waspada dan tidak terjebak dalam misinformasi.
"Menurut saya, pihak terkait harus secara terbuka dan transparan menyampaikan ke publik apa yang terjadi. Tidak usah ditutupi agar kita semua menjadi waspada, sampaikan ke masyarakat terkait apapun," katanya.
2. Edukasi digital harus dilakukan ke masyarakat
Di sisi lain, edukasi digital kepada masyarakat harus dilakukan, karena masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang cara menjaga data pribadinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau saya lebih menekankan ke depan terkait dengan edukasi di wilayah IT karena mau tidak mau, kalau benar ini terjadi, semua harus waspada. Sehingga yang terbaik adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas agar data itu tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu," kata dia.
3. Peningkatan SDM untuk keamanan digital juga perlu
Tak hanya soal edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jabar juga dinilai penting untuk menghadapi tantangan keamanan siber ke depan. Jika memang terjadi kebocoran, kata Zaini, penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat dan pegawai harus menjadi prioritas.
"Termasuk juga harus ada peningkatan kualitas dari sumber daya di pemprov. Kalau hari ini ada kebocoran maka yang harus dilakukan adalah melakukan protektif dengan penguatan sumber daya," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman memastikan data warga yang diduga diperjual-belikan di laman ilegal tidak benar. Rangkaian pengecekan dan validasi sudah dilakukan, dan dipastikan kabar itu tidak benar adanya.
"Kami sudah lakukan penelusuran, validasi dan hasilnya tidak ada kebocoran data. Informasi yang disampaikan oleh digital ghost itu hoax atau tidak benar, kabar bohong," ujar Herman, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, apa yang ada di media sosial X di mana akun anonim mengklaim telah menemukan kebocoran data di laman ilegal, merupakan pengakuan sepihak, dan tidak terbukti kebenarannya.
"Itu teknik biar dipercaya oleh pasar dan kemudian diperjualbelikan di web dark. Yang benar, di kami tidak ada kebocoran data," katanya.
