365 Perusahaan di Jabar Bermasalah Soal THR Lebaran 2022

Perusahaan yang dilaporkan karena tidak tertib dalam membayar THR 2022 ini paling banyak dilakukan secara online dibandingkan luring. Dari lima wilayah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, paling banyak dilaporkan secara online di wilayah IV.

Adapun wilayah IV ini meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

"Wilayah I itu ada 86 laporan, II ada 90 laporan, III ada 25 laporan, IV total 124 laporan, dan wilayah V ada 19 laporan. Ini online semua," ungkapnya.

Dari total 344 perusahan yang dilaporkan secara online, ada 627 pengadu. Artinya, tidak habya seorang saja yang mengalami kendala THR dalam satu perusahaan. Satu perusahaan bisa ada beberapa orang yang melapor di sistem online Disnakertrans Jabar.

"Pengadu ada 627 dan paling banyak ada di wilayah IV dengan total 281. Sedangkan paling sedikit ada di wilayah V dengan total 27 pengadu. Laporan semuanya ditindaklanjuti kecuali satu PT. Masterindo Jaya Abadi dan diberikan sanksi administratif," katanya.

Sedangkan, untuk total perusahaan yang dilaporkan melalui luring ada 21 laporan. Pelapor sendiri berjumlah 46 orang.

Laporan wilayah IV juga masih paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Wilayah II dan V untuk luring tidak ditemukan laporan.

"Wilayah IV sendiri ada 28 pengadu, semua aduan secara luring sudah ditindaklanjuti," kata dia.

Racmat mengharapkan, pada 2023 ini perusahaan swasta bisa lebih tertib mengikuti aturan. Surat Edaran agar membayar THR tidak dicicil dan tepat waktu sudah disebarkan sesuai amanat pemerintah pusat.

"Terkait dengan waktu (pemberian THR) paling lama tujuh hari sebelum hari raya. Kemudian, bagi perusahaan menerapkan Permenaker 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu dan pengupahan pada industri padat karya, maka THR-nya tetap dibayar penuh," tuturnya.