36 Organisasi Desak Bupati Tasikmalaya Izinkan Jalsah Ahmadiyah

Task Force KBB meminta Cecep menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka merujuk Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pemerintah daerah, menurut mereka, berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Mereka juga meminta pemerintah kabupaten tidak menghalangi pelaksanaan Jalsah Salanah secara sewenang-wenang.

Setiap pembatasan, menurut Task Force KBB, harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan oleh pihak berwenang, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Task Force KBB turut menyoroti penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008 mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Mereka meminta pemerintah daerah memahami dan menerapkan seluruh ketentuan dalam SKB tersebut secara utuh dan proporsional.

Menurut mereka, aturan itu tidak semestinya ditafsirkan sebagai pembenaran untuk menghilangkan hak konstitusional warga negara atau membiarkan diskriminasi dan kekerasan.

Selain pemerintah daerah, Task Force KBB meminta aparat keamanan mengambil langkah pencegahan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Mereka menegaskan bahwa keselamatan peserta Jalsah Salanah dan masyarakat sekitar harus dilindungi.

Perbedaan agama dan keyakinan, menurut mereka, tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan intimidasi, ancaman, maupun kekerasan. Task Force KBB juga mengajak masyarakat Tasikmalaya menjaga kerukunan, menolak diskriminasi, dan menghormati keberagaman.

Sementara, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Gugun Gumilar, mendukung pelaksanaan Jalsah Salanah Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Kemenag menilai, kegiatan keagamaan tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mengedepankan ketentuan hukum dan jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama.

Gugun mengatakan, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Karena itu, pelaksanaan kegiatan keagamaan perlu dilihat berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya mendukung pelaksanaan Jalsah Salanah sebagai kegiatan keagamaan yang perlu disikapi secara bijaksana, dengan mengedepankan konstitusi, penghormatan terhadap hak beribadah, serta ketentuan hukum yang berlaku," kata Gugun Gumilar, Sabtu, (17/10/2026).