BP3MI Jabar Telusuri Keberadaan PMI Cililin Diduga Disekap di UEA
BP3MI Jawa Barat menelusuri keberadaan Sri Nurhaida Pratiwi, PMI asal Cililin yang diduga disekap di UEA, dengan lokasi terakhir yang dibagikan keluarga berada di Ajman.
Sri terakhir melakukan video call pada 12 Oktober 2026 dan mengaku disekap. Pesan suara dari nomor tak dikenal menyebut kondisinya baik, tetapi belum terverifikasi.
Penelusuran SISKOP2MI tidak menemukan data penempatan Sri ke UEA. BP3MI melibatkan instansi terkait serta siap mendampingi keluarga melaporkan dugaan keterlibatan calo ke polisi.
Bandung, IDN Times - Pekerja migran Indonesia asal Cililin, Sri Nurhaida Pratiwi yang diduga disekap di Uni Emirat Arab masih belum dipulangkan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jabar masih mengupayakan agar korban bisa dipulangkan ke tanah air.
Kepala BP3MI Jabar, Kombes Singgih Hermawan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan keluarga korban dan berdasarkan lokasi terakhir yang dikirim, ada di wilayah Ajman, Uni Emirat Arab.
"Informasi mengenai lokasi terakhir yang dibagikan kepada keluarga, yakni di wilayah Ajman, Uni Emirat Arab, diharapkan dapat menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Perwakilan RI dan otoritas setempat," kata Singgih saat dikonfirmasi pada Sabtu (16/10/2026).
1. Keluarga masih belum berhasil berkomunikasi dengan korban
ilustrasi disekap (freepik) Singgih mengungkapkan, Sri terakhir kali berkomunikasi dengan keluarganya melalui video call WhatsApp pada Senin (12/10/2026). Saat itu, Sri terlihat berada di sebuah ruangan tertutup bersama seseorang yang belum diketahui identitasnya. Sri mengaku sedang disekap.
Kemudian, tak lama setelah video call, keluarga menerima pesan suara dari nomor tak dikenal yang memberitahukan bahwa Sri berada dalam kondisi baik. Namun demikian, informasi mengenai kondisi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
"Keluarga belum dapat memastikan informasi tersebut karena belum berhasil berkomunikasi langsung kembali dengan yang bersangkutan," ucap dia.
2. BP3MI Jabar siap mendampingi keluarga korban
Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI) (IDN Times/Athif Aiman) Singgih menambahkan, Sri diduga berangkat ke Uni Emirat Arab secara ilegal. Sebab, dari hasil penelusuran di laman SISKOP2MI, tak ditemukan data penempatan ke Uni Emirat Arab atas nama Sri.
"Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan data penempatan atas nama Sri Nurhaida Pratiwi ke Persatuan Emirat Arab," ujar dia.
BP3MI Jabar dipastikan terus berupaya mencari keberadaan Sri dengan melibatkan instansi terkait. Pemerintah juga siap mendampingi pihak keluarga apabila hendak membuat laporan ke polisi untuk menelusuri calo yang memfasilitasi keberangkatan Sri ke Uni Emirat Arab.
"BP3MI Jawa Barat juga siap mendampingi keluarga apabila akan membuat laporan kepada kepolisian terkait dugaan keterlibatan pihak sponsor dalam kasus ini," ujar dia.
3. Korban tidak terdaftar dalam pekerja migran Indonesia
Ilustrasi pekerja migran Indonesia saat akhir pekan di Korea Selatan. (IDN Times/Faiz Nashrillah) Sebelumnya diberitakan, dari video yang beredar di media sosial, Sri berangkat pada 14 September 2026 dengan tujuan ke Dubai. Tak berselang lama usai pamit berangkat ke Dubai, Sri memberi kabar ke keluarganya telah menjadi korban penyekapan.
Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB Dewi Andani mengatakan, pihak keluarga sudah melaporkan hal tersebut pada akhir pekan kemarin.
"Betul, dinas menerima laporan hari Jumat dan sudah sounding dengan pihak keluarga," kata Dewi, Senin (12/10/2026).
Sri merupakan warga Kampung Sukatani, RT 03 RW 05, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, Sri berangkat pada September tahun ini.
"Sri berangkat dari Indonesia dengan tujuan Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dia berangkat pada 14 September 2026," ucap Dewi.
Pihak keluarga kemudian mendapatkan kontak dari Sri yang mengabarkan dirinya sedang mengalami penyekapan. Dewi mengungkapkan, perkara ini nantinya akan terlebih dahulu dilaporkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu, karena berkaitan langsung dengan Kementerian Luar Negeri.
"Kami akan tindaklanjuti dari pengaduan keluarga ke Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kemenlu," ujarnya.
"Yang bersangkutan tidak terdaftar dalam sistem kami, kemungkinan difasilitasi calo, dan untuk ke Timur Tengah pemerintah Indonesia masih moratorium, PMI hanya bisa kerja di sektor formal," kata Dewi.
