Sebelas Pabrik Kapur di Cipatat Bermasalah, Bisa Diseret ke Ranah Pidana

Setelah dilakukan pembinaan, dia mengungkapkan, Disnakertrans Jabar nantinya akan mengawasi lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan perusahaan kepada tenaga kerja. Kemudian, Seluruh hasil pengawasan ini akan dimasukkan ke dalam nota pemeriksaan.

"Hasil pengawasan ketenagakerjaan kan berupa nota pemeriksaan. Bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar tadi, akan dilakukan pembinaan oleh pengawas ketenagakerjaan," ucapnya.

Ketika dalam masa pembinaan pabrik tersebut tidak mengikuti arahan dari pemerintah provinsi dan ada kecenderungan mengabaikan, Joao mengatakan, pemerintah bisa membawanya ke ranah hukum.

"Apabila nota pemeriksaan itu dikeluarkan bahwa terjadi pelanggaran di perusahaan, kemudian tidak dilakukan perbaikan atas nota pemeriksaan tadi selama 30 hari, akan diberikan nota pemeriksaan kedua dengan jangka waktu 14 hari," katanya.

"Dan apabila tidak dilakukan, kita melakukan langkah-langkah penindakan pro-justicia, yang berkaitan dengan tindak pidana," tuturnya.

Dengan begitu, Joao memastikan, Pemprov Jabar akan memberikan tindakan kepada sebelas perusahaan yang diduga melanggar peraturan ketenagakerjaan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, kata dia, Disnakertrans Jabar akan mendalami terlebih dahulu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"Jadi tergantung dari jenis-jenis pelanggarannya. Kalau K3, semua K3 itu pasti sudah dipastikan tindak pidana ringan (Tipiring). Pelanggarannya itu memang tindak pidana tapi masuknya kategori tindak pidana ringan," kata dia.