Comscore Tracker

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan 

Dedi siap sempurnakan regulasi PPDB setelah jadi Anggota DPR

Bandung, IDN Times - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ternyata masih belum sempurna. Sejumlah orang tua murid banyak mengeluhkan pola penerapan zonasi pada PPDB 2019. Bahkan, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat pun ikut menyoroti persoalan PPDB 2019 pada hari pertama, Senin(17/8).

Terkait hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut angkat bicara mengenai persoalan PPDB 2019 yang banyak dikeluhkan para orang tua siswa. Bagaimana pandangan dari Ketua Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengenai PPDB ini?

1. PPDB harusnya berlaku merata bagi siswa

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan antarafoto.com

Dedi yang juga menjadi calon anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menilai, sistem zonasi yang diberlakukan hari ini harusnya dipahami dari sisi aspek pemerataan kesempatan berpendidikan yang ujungnya adanya pemerataan distribusi akademis di seluruh wilayah.

“Tidak terjadi seperti yang terjadi selama ini, dimana orang yang memiliki kemampuan akademis dicetak oleh sekolah tertentu, yang memililki akses dan kemampuan finansial para peserta didik,” tuturnya di Bandung, Selasa (18/6/2019).

1. Masih ada cap sekolah favorit

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan IDN Times/Debbie Sutrisno

Dedi mengungkapkan, masih adanya cap sekolah favorit pada SMA-SMA tertentu, membuat banyak orang tua dan calon siswa berebut untuk memasukan anak didiknya. Padahal, sistem zonasi seharusnya diterapkan agar memberi ruang pendidikan murah bagi siswa yang berada di lokasi terdekat. “Kenyataannya tidak begitu,” ujarnya.

2. Regulasi PPDB harus dibenahi

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Dia menyebutkan, persoalan yang masih terjadi terhadap PPDB 2019 harus membuat pemerintah segera memperbaiki regulasi yang ada saat ini. Hal itu dapat terlihat dari berbagai macam persoalan yang terjadi di daerah dengan adanya penumpukan di sekolah tertentu saat masa pendaftaran. 

3. Berjanji bakal kawal regulasi PPDB setelah dilantik

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan IDN Times/Mahendra

Dedi mengungkapkan, urusan pendidikan ini akan menjadi konsen dirinya setelah menjabat sebagai Anggota DPR RI mendatang. “Kualitas pendidikan harus diubah, Indonesia memahami pendidikan hanya urusan akademik murni bukan kemampuan seseorang mengembangkan minat dan bakat,” tuturnya.

Dia menunjuk banyak negara yang pendidikannya sudah sangat maju sudah menempatkan minat dan bakat siswa sebagai prioritas pendidikan. Dedi menilai pemahaman akademik murni yang terjadi sekarang hanya menyuburkan lembaga les dan bimbingan belajar. “Diperlukan kualitas guru juga yang bisa membaca bakat dan minat siswa,” katanya.

4. PPDB SMA jadi sorotan ombudsman

Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan IDN Times/Debbie Sutrisno

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan ada empat hal yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan PPDB 2019 tingkat SMA di Jabar. Pertama, persoalan antrean para orang tua siswa di sekolah.

Kedua, penentuan jarak dalam zonasi. Ketiga, permasalahan macetnya server di salah satu wilayah hingga tidak adanya informasi real time terkait hasil PPDB di setiap sekolah.

"Per hari ini kita prinspinya fokus sistem antrean, penentuan jarak cara pengukurannya, hari ini ada laporan macetnya server, terus tidak ada real time laporannya," kata Haneda di Balai Kota Bandung, Senin (17/6).

Topic:

  • Yogi Pasha

Just For You