Ridwan Kamil: Mahfud MD Harus Tanggung Jawab atas Kasus Kerumunan HRS
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Menteri Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD diminta untuk bertanggung jawab atas kasus kerumunan yang menyeret nama Rizieq Shihab di berbagai tempat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," ujar Emil, Rabu (16/12/2020).
Dia menyebutkan, pernyataan Mahfud MD saat Rizieq akan pulang ke Indonesia menjadi multitafsir dan membuat ribuan massa datang ke bandara untuk menjemput Rizieq. Alhasil, pernyataan itu pun membuat adanya kerumunan yang sangat luar biasa.
Kondisi itu pun membuat diskresi terhadap program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baik di Jakarta, Banten, dan daerah lainnya.
1. Jangan hanya kepala daerah yang dimintai tanggung jawab
IDN Times/Debbie SutrisnoEmil pun mengutip ajaran dalam agama Islam, di mana orang yang adil itu harus mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, maka sudah seharusnya Mahfud harus ikut bertanggung jawab atas setiap kerumunan yang menghadirkan Rizieq Shihab.
"Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," paparnya.
2. Pejabat di Banten pun seharusnya ikut diperiksa
IDN Times/MayaSelain Mahfud MD, Emil pun mempertanyakan alasan tidak dipanggilnya aparat kepolisian di kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang seharusnya bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi saat penjemputan. Pun dengan para pejabat daerah mulai dari Wali Kotas sampai Gubernur Banten harusnya bisa dimintai keterangan.
"Jadi seharusnya ada perlakuan yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik. Ini kan tidak (diperiksa gubernur dan aparat), makanya ini jadi pertanyaan," kata Emil.
Sebagai negara hukum, seharusnya semua mengedepankan kesetaraan di mata hukum. Maka semua pihak yang dirasa terlibat atas kerumunan di berbagai tempat harus mendapat perlakuan yang sama.
3. Jangan sampai hanya pejabat tertentu saja yang dikorbankan
IDN Times/Galih PersianaDi sisi lain, Wali Kota Bandung ini pun menyayangkan adanya pejabat yang harus dicobot dari jabatannya. Jabatan mereka hilang di saat pejabat lainnya tidak mendapatkan perlakukan sama atas kasus kerumunan Rizieq Shibab.
Meski demikan, Emil menegaskan bahwa jabatannya yang diembannya merupakan titipan Tuhan dan kapanpun bisahilang.
"Jabatan bukan segalanya. Ini dikasih Allah, saat dicabut juga tidak ada masalah," pungkasnya.
