Pemprov Jabar Kucurkan Rp200 Miliar untuk Setiap Kabupaten/Kota
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan bantuan keuangan mencapai Rp200 miliar untuk seluruh Kabupaten/kota pada 2020. Bantuan ini diberikan karena banyak daerah yang meminta bantuan keuangan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, permintaan bantuan dari setiap daerah sebenarnya beragam dan mayoritas lebih dari Rp200 miliar. Namun, karena anggaran dari pemprov terbatas maka pemberian dana disesuaikan dengan kualitas program setiap daerah.
Untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, Pemprov Jabar sebenarnya membutuhkan anggaran mencapai Rp800 triliun. Namun, berdasarkan keputusan APBD Jawa Barat hanya mencapai Rp 35 triliun.
1. Pemda harus berprestasi jika ingin mendapat dana besar
Dok.IDN Times/IstimewaMenurut mantan Wali Kota Bandung ini, bantuan keuangan yang akan diberikan Pemprov Jabar kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan. Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah.
"Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih," kata Emil dalam acara Kopdar bersama seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (11/7).
Menurut Emil, melalui Kopdar, pihaknya bisa mengetahui aspirasi Kepala Daerah se-Jawa Barat. Kepala Daerah yang hadir dapat menuturkan persoalannya terkait infrastruktur jalan, transportasi, maupun persampahan.
"Masalah kompleksitas, sangat besar. Tapi setengah (aspirasi Kepala Daerah) adalah kembali lagi masalah infrastruktur jalan penghubung, transportasi, persampahan, dan lain-lain," ucap Emil.
2. Optimalkan pemasukan di luar APBD
pixabay.com/emajiSaat ini Pemprov Jabar terus berupaya mendapatkan dana untuk pembangunan tanpa bergantung APBD. Terlebih terdapat delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat.
Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.
Emil, sapaan akrabnya, juga bakal melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
"Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar," katanya.
3. Kota Bandung terima bantuan Rp141 Miliar dari Pemprov Jawa Barat
Dok.IDN Times/IstimewaDari kucuran dana ini, Pemkot Bandung rencananya akan menerima bantuan sekitar Rp141 miliar dari Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2020 mendatang. Bantuan tersebut untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur.
"Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, pembangunan di Kota Bandung bisa berjalan dengan baik," ujar Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.
Menurut wali kota, bantuan tersebut diberikan berdasarkan sembilan usulan yang diajukan Pemkot Bandung. Namun sesuai pesan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dana tersebut harus dipergunakan sesuai skala prioritas. "Memang ada sedikit koreksi dari gubernur. Nanti akan kita lihat lagi skala prioritasnya," tuturnya.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengungkapkan, Pemkot Bandung sebenarnya mengajukan bantuan anggaran hingga Rp1 triliun kepada Pemprov Jabar. Jumlah tersebut cukup besar karena sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kota Bandung.
Dari bantuan sebesar Rp141 miliar yang akan disalurkan pada tahun 2020, Ahyani menjelaskan, di antaranya untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Salah satunya untuk pembangunan kantor Inspektorat Kota Bandung," tuturnya
Baca Juga: Pemerintah Harus Dorong Konsep Zero Waste Kurangi Volume Sampah
Baca Juga: Siap-siap, Djarum Cari Pebulutangkis Muda di Bandung
