Pemkot Bandung Usul Kenaikan UMK 7,25 Persen, Pengusaha di Bawah 3 Persen
Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung telah melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha dan perwakilan pekerja untuk menentukan presentase kenaikan upah minumum kota (UMK). Namun, hingga saat ini belum didapat kesepakatan antara tiga pihak tersebut.
Kapala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Marsana mengatakan, hingga pertemuan terakhir Pemkot Bandung mengusulkan ada kenaikan 7,25 persen dari UMK 2022 sebesar Rp 3.774.860.
"Kalau dihitung kenaiknnya, UMK Bandung 2023 bisa Rp mencapai 4.048.462," kata Marsana ketika dihubungi wartawan, Rabu (30/11/2022).
1. Pengusaha ingin kenaikan tidak terlalu besar
Ilustrasi upah. (Pixabay.com)Menurutnya, perbedaan presentase pasti ada dalam rapat dewan pengupahan. Misalnya, pengusaha ingin kenaikan tidak lebih dari tiga persen. Sementara itu perwakilan pekerja di Bandung mintanya hingga 12 persen.
Saat ini, ketiga usulan tersebut tengah dalam proses penandatangan Wali Kota Bandung. Selanjutnya usulan dikirim ke Provinsi Jawa Barat dan kemudian ditetapkan oleh Gubernur Ridwan Kamil.
"Belum final karena gubernur berhak mengubah. Paling telat tanggal 7 Desember," paparnya.
Marsana menambahkan Gubernur Jawa Barat akan melakukan rapat melalui dewan pengupahan yang merekomendasikan ke gubernur.
2. UMP Jabar naik 7,88 persen
googleSebelumnya, Gubernur Jawa Baat Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023 sebesar Rp1.986.670,17 atau naik 7,88 persen dari tahun sebelumnya. Adapun UMP 2022 sebesar Rp1.841.487,31.
UMP 2023 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/kep.-752-kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
"Pada hari ini kita telah mendapatkan (informasi) terkait dengan keputusan Gubernur ini, yang telah ditandatangani per tanggal 25 November 2022," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.
UMP 2023 harus sudah dibayarkan per tanggal 1 Januari 2023. Adapun jika terdapat kabupaten/ kota yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK), maka besaran upah UMK tahun 2023 mengacu pada UMP 2023.
3. Ini alasan Pemprov Jabar menaikan UMP
ilustrasi upah kerja (pexels.com/@goumbik)Menurut Setiawan, dalam menetapkan UMP 2023 Pemdaprov Jabar mengikuti Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
"Ini di dalamnya ada formulasi bagaimana menghitungnya. Sekali lagi bahwa Provinsi tidak membuat rumus sendiri, tapi didasarkan pada formulasi yang ada pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022," ucap Setiawan.
Perhitungannya, pertama yang dipertimbangkan mengacu kepada besaran inflasi Jabar year on year (yoy) September 2021 hingga September 2022 sebesar 6,12 persen.
Kedua, pertumbuhan ekonomi Jabar yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi Provinsi kwartal I, II, dan III tahun berjalan, serta kwartal IV tahun sebelumnya, terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi kwartal I, II, III tahun sebelumnya, dan kwartal IV pada dua tahun sebelumnya. Hasilnya adalah 5,88 persen.
Ketiga, ada faktor alfa yakni kontribusi buruh dalam industri, investasi pengusaha, harga bahan baku, dan lain - lain. Besarannya sesuai Pemenaker ditetapkan 0,1- 0,3.
Di Jawa Barat dipilih faktor alfa 0,3 atau yang paling maksimal sebagai apresiasi kepada buruh. Oleh karena itu, jatuhlah bahwa kenaikan UMP 2023 Jabar sebesar 7,88 persen. Maka UMP 2022 sebesar Rp1.841.487,31 ditambah kenaikan 7,88 persen atau Rp145.182,86, maka UMP Jabar 2023 adalah Rp1.986.670,17
"Inilah dengan formula tersebut yang kita dapatkan. Jadi ini adalah the best yang kita ambil untuk perhitungan UMP. Ini berlaku untuk satu tahun kerja, sementara UMK akan diumumkan maksimal 7 Desember," kata Setiawan.
Baca Juga: Sistem Upah yang Berlaku di Indonesia, Seperti Apa?
Baca Juga: Pembedaan Upah: Pengertian, Contoh, dan Faktor Pembeda
