Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Jokowi Bagikan Langsung PKH di Cimahi
Presiden Joko Widodo (kiri) saat meresmikan 2 Bank Wakaf Mikro di Kendal, Jawa Tengah. Twitter.com/jokowi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cimahi, IDN Times - Demi pastikan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tepat sasaran, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal turun langsung memantau proses pencairan kepada penerima PKH di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/1) besok.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, hingga 17 Januari 2020 Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp29,3 triliun.
"Presiden ingin melihat dari dekat bagaimana PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan dengan baik dan berdampak, serta ingin berdialog langsung dengan ibu-ibu penerima PKH," ungkap Juliari, Selasa (28/1).
1. Rp172 miliar untuk 2.500 KPM
ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanJuliari menyebutkan, total bantuan PKH Tahap I yang akan digelontorkan yakni sebesar Rp172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 KPM dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).
Hadir pula 145 SDM PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.
Dari 2.500 KPM PKH tersebut terdapat 112 orang KPM graduasi dalam proses penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI). Ini sebagai upaya agar KPM yang telah lulus dari kepesertaan PKH dapat menjadi berdikari dan sejahtera.
2. Bantuan PKH 2020 diharapkan bisa jadi upaya pencegahan stunting
dailypioneer.comJuliar mengungkapkan, kebijakan PKH tahun ini akan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga. Bantuan itu diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
“Untuk itu Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” ujarnya.
3. Kenaikan indeks pada kategori Ibu hamil dan anak usia dini
Ilustrasi Posyandu. ANTARA FOTO/Maulana SuryaDia menjelaskan, kenaikan indeks terdapat pada kategori Ibu Hamil dan Anak Usia dini yang semula masing-masing menerima Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta.
Selanjutnya, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni Komponen Pendidikan Anak SD/sederajat Rp. 900.000 per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun; Komponen Pendidikan Anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun; Komponen Penyandang Disabilitas Berat Rp2,4 juta per tahun; dan Komponen Lanjut Usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun.
4. Bantuan diharapkan untuk peningkatan kualitas SDM penerima PKH
ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanKementerian Sosial juga melakukan penyesuaian indeks bansos PKH 2020 dengan kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga jumlah bantuan yang nanti diterima oleh KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk 4 orang per keluarga.
Maka, indeks bantuan hanya diberikan kepada Ibu dengan maksimal 2 kehamilan, anak usia dini maksimal 2 orang, lanjut usia maksimal 1 orang dan penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPM PKH, pencegahan stunting, mendorong program Keluarga Berencana, serta kelangsungan pendidikan anak-anak,” tandasnya.
