19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh Pemerintah

Pemda KBB atur ulang anggaran RTLH untuk tahun 2022

Bandung Barat, IDN Times - Sebanyak 19 ribu rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) batal diperbaiki Pemerintah. Dinas Perumahan dan Permukiman KBB menyatakan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terpaksa harus ditunda akibat pandemik COVID-19.

Pemkab Bandung Barat terpaksa harus memangkas anggaran RTLH demi percepatan penanganan COVID-19. Akibatnya, belasan ribu rumah di Bandung Barat batal tersentuh bantuan perbaikan rumah. Namun demikian, Pemkab Bandung Barat sudah menyiapkan ancang-ancang untuk memulai kembali program RTLH 2022 mndatang.

1. Terbentur pandemik satu setengah tahun lebih

19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh PemerintahIlustrasi pandemik COVID-19. (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman KBB, Deni Juanda mengatakan, jumlah rumah yang mestinya mendapat RTLH ada sebanyak 19 ribu unit. Namun akibat refocusing, perbaikan belasan ribu rumah tersebut terpaksa harus ditunda.

"Sudah dianggarkan 2019 sebelum pandemi. Tapi saat mau dilaksanakan pada Maret 2020 sudah keburu pandemi. Jadi semuanya di-refocusing," ujar Deni, Selasa (12/10/2021).

2. Jumlah rumah tidak layak huni lebih dari 19 ribu unit

19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh PemerintahRumah roboh di Kampung Sempu, Cipare, Serang, Banten, Selasa (14/9/2021). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Deni menyebutkan, jumlah belasan rumah tidak layak huni di KBB semakin bertambah. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendataan ulang untuk realisasi RTLH 2022 mendatang. Menurutnya, data rumah tidak layak huni di Bandung Barat semakin bertambah akibat ekonomi warga dihantam pandemik.

"Sekarang ada sekitar 19 ribuan rumah. Tapi datanya harus di-update lagi. Tahun 2020 dan 2021 tidak ada update data. Akhirnya harus ada pendataan ulang dari awal untuk RTLH tahun 2022," papar Deni.

3. Tahun 2022 dianggarkan Rp15 juta per rumah

19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh PemerintahIlustrasi rumah rusak akibat bencana. ANTARA FOTO/Fauzan

Deni menjelaskan, Pemkab Bandung Barat tengah mengatur porsi anggaran untuk program RTLH 2022 mendatang. Satu rumah direncanakan mendapat suntikan bantuan sebesar Rp15 juta untuk perbaikan.

"Satu rumah nantinya mendapat Rp15 juta untuk perbaikan. Namun realisasinya menunggu updating data lapangan. Dilihat dari segi kemiskinan, keberdayaan ekonomi sampai bagaimana bisa menjadi produktif," sebutnya.

4. Perbaikan rumah disinergiskan dengan potensi ekonomi warga

19 Ribu Rumah Tidak Layak di Bandung Barat Tak Tersentuh PemerintahIlustrasi Toko Kelontong (IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Nantinya, program RTLH ini bakal disinergiskan dengan potensi ekonomi seperti peningkatan UMKM, pertanian, atau budi daya ternak. Artinya, dalam pembangunan rumah nantinya bakal disesuaikan dengan potensi ekonomi warga tersebut.

"Apakah nanti buka warung, budi daya ikan, atau membuat tanaman hidroponik dan sebagainya. Intinya kita arahkan ke hal yang lebih produktif, melihat potensi ekonomi warga penerima RTLH," tutur Deni.

Baca Juga: Edukasi Masyarakat Desa Harus dengan Perbaikan Koneksi Internet

Baca Juga: Pesona Bandung Barat, Menyusuri Hidden Gem Tempat Sejarah Danau Purba

Baca Juga: Profil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan

Topik:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya