Ribuan Mitra Transportasi Online Demo di Bandung, Begini Respons Grab
IDN Times/istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ribuan mitra transportasi online di Kota Bandung berunjuk rasa di Balaikota, Senin(13/7/2020). Mereka mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengaktifkan layanan angkutan Go-Ride dan Grab Bike dalam aplikasi.
Terkait aksi ribuan mitra penyedia jasa layanan ini, Partner Engagement Strategy Grab Jawa Barat, Mawaddi Lubby mengaku, sudah menyerahkan surat izin pengoperasian kembali layanan penumpang kepada pemerintah Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Lubby menanggapi aksi damai Driver Online Jawa Barat Bersatu (DOJB) yang meminta Pemkot Bandung segera mengizinkan layanan angkut penumpang beroperasi kembali serta meminta berhentikan rapid test di halaman Pemkot Bandung, Jalan Aceh, Senin (13/7/2020).
1. Grab sudah koordinasi sebelum aksi damai tersebut berlangsung
Grab meluncurkan #TerusUsaha untuk memntu ratusan ribu UMKM Indonesia berkembang di era new normal (Dok. Grab)Lubby menuturkan, pada dasarnya Grab selaku pihak aplikator tidak menghalangi aksi damai yang dilakukan oleh mitranya. Namun, ia meminta aksi tersebut harus tetap dalam aturan dan tidak anarikis. Grab Jabar juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot Bandung perihal tersebut.
"Kita aplikator sudah koordinasi dengan pemerintah untuk mengaktifkan kembali pada prinsipnya kami sudah penuhi administrasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Surat pun sudah kirimkan setelah itu kami menunggu arahan kembali pengaktifan layanan penumpang," ujar Lubby saat dihubungi, Senin (13/7).
2. Syarat sudah dipenuhi oleh Grab Jabar
Grab meluncurkan #TerusUsaha untuk memntu ratusan ribu UMKM Indonesia berkembang di era new normal (Dok. Grab)Lubby menuturkan, surat permohonan pembukaan layanan sudah dikirimkan pada Pemkot Bandung. Adapun sejumlah persyaratan izin pengoperasian layanan penumpang juga sudah terpenuhi.
"Kita juga sudah tanda tangani kesanggupan yang merupakan syarat dari pemerintah berdasarkan perwal dan kita sudah lampirkan protokol kesehatan yang harus kita penuhi pada saat nanti layanan dibuka kembali kita tunggu dari pemerintah sendiri seperti apa," tuturnya.
Bahkan, Grab Jabar menurutnya telah menambahkan beberapa penunjang protokol kesehatan COVID-19 dengan memberikan plastik pelindung tambahan yang di pasang di antara penumpang dan mitra.
"Sosialisasi untuk mitra, lalau syarat lain di situ sekat pelindung plastik sudah kita lampirkan dalam pemohonan bahwa kita bersedia penuhi hal tersebut secara bertahap," jelasnya.
3. Pemkot Bandung sudah mencabut kewajiban rapid test
Ilustrasi rapid test. IDN Times/Dini SuciatiningrumTerkait mitra menolak rapid test, Lubby mengatakan, berdasarkan siaran pemerintah pada Jumat lalu, sudah menyatakan bahwa rapid test sudah menjadi hal yang tidak wajib kembali. Sehingga selanjutnya hal tersebut kebijakan dari aplikator itu sendiri.
"Kewajiban (rapid test) sudah dicabut sehingga inisiatif rapid test dari kita aplikator. Dalam hal ini kita ikuti arahan pemerintah. Kalau memang tidak wajib kembali tentunya kami adakan sesuai kebutuhan saja kalau ada. Ini bukan menjadi syarat lagi sebetulnya," katanya.
Adapun Grab Jabar sudah melakukan rapid test pada 200 driver yang ada di Kota Bandung. Sedangkan untuk Subang dan Tasikmalaya itu juga ratusan mitra menjalani rapid test.
"Reaktif tidak ada. Kalau ada kita pasti terapkan protokol yang diperlukan untuk mastikan mitra secara kesehatan aman dan kita punya jaminan untuk mitra yang terindikasi bahwa yang bersangkutan pasien dalam pengawasan atau positif," kata dia
4. Pemkot minta aplikator berikan jaminan pada penumpang dan mitra
wartakotaTerpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eric Mohamad Atthauriq mengatakan, Pemkot Bandung telah menerima aspirasi dari DOJB. Pada intinya mitra meminta layanan penumpang di buka. Hal tersebut menurutnya akan disampaikan pada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung.
"Klami lebih pada menyampaikan dalam Perwal juga dalam AKB mengenai hak tersebut sudah di akomodir dan harus di setujui oleh Ketua Gugus Tugas Bandung dan dari dinas teknis dinas perhubungan," kata Eric.
"Persyaratan teknis juga ada yang harus dipenuhi dan ini yang nanti Dishub akan olah dan tunggu persyaratan teknisnya. Mereka (aplikator) harus melakukan garansi pada penumpang dan driver," tambahnya.
Baca Juga: [BREAKING] Belum Boleh Angkut Penumpang, Ribuan Driver Ojol di Bandung Demo
