KPK Minta Disdik Jabar Perkuat Kurikulum Anti Korupsi di Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi. Dokumen Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) untuk perkuat pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah SMA, SMK dan SLB.
Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengatakan, Jabar menjadi provinsi terdepan dalam mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.
"Kami sangat tahu kalau di Dinas Pendidikan wilayah Jabar ini implementasi anti korupsi sudah dilakukan, dalam bentuk mata pelajaran PPKN," ujar Aida melalui keterangan resmi, Rabu (24/8/2022).
1. Pemberian sanksi sudah dijalankan Disdik Jabar
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Aida menjelaskan, apa yang sudah diupayakan Disdik Jabar dalam rangka penanganan anti korupsi di lingkungan pendidikan sudah baik. Dia mengapresiasi reward dan punishment yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan Jawa Barat terkait anti-akurupsi.
"Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakan aturannya. Yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," ungkapnya.
2. Kepala sekolah di Jabar sudah ikuti pelatih integritas
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)Upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) untuk melakukan program atau kegiatan-kegiatan mereka. Menurutnya itu adalah salah satu pemicu implmentasi berkembangnya pendidikan anti-korupsi di Jabar.
"Kepala sekolah di Jabar itu hampir semua mengikuti pelatihan integritas, kami sangat harapkan itu menjadi modal mereka dalam mengelola sekolah dan menjadikan dirinya sebagai teladan," katanya.
KPK berharap laporan implementasi pendidikan anti-korupsi di setiap sekolah dilakukan dalam dua bentuk. Yaitu dilakukan melalui Dapodik dan juga platform Jaga.id milik KPK.
"Walaupun sudah dilakukan kita tidak mendapatkan laporannya secara detail. Karena itu kita ingin melalui Dapodik dan melalui Jaga.id, jadi kami juga nanti bisa melihat dan mencari best practice di mana yang ada di Jabar dan kita akan sebarkan ke satuan pendidikan di wilayah lain," katanya.
3. Disdik Jabar minta kepala sekolah perhatikan soal anti korupsi
Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar (IDN Times-Azzis Zulkhairil)Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi mengatakan, Disdik akan terus mendorong agar setiap sekolah melaksanakan dan mengunggah praktik-praktik baik terkait anti-korupsi.
"Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun, jadi pada saat melakukan pembelajaran ada praktik praktik baik. Tolong di-upload untuk mempopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar," ujar Dedi.
Menurutnya, KPK telah memahami bahwa Jawa Barat sudah terintegrasi dan leading terkait Anti-korupsi. Di mana regulasi pun telah dibuat baik itu Pergub hingga Perbup.
"Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum anti korupsi. Kita juga membentuk tim Pokja Kurikulum Anti-korupsi yang berada di tiap cabang dinas," kata dia.
Baca Juga: KPK Sebut Banyak UMKM Jabar Jadi Korban Korupsi Penyaluran Dana Fiktif
Baca Juga: Saksi KPK Sebut Tidak Ada Perintah Suap BPK Jabar oleh Ade Yasin
