Dianggap Gagal, PB PII Kritik Nadiem Makarim Soal Revisi UU Sisdiknas
Mendikbud Nadiem Makarim (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Bandung, IDN Times - Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII) mengkritik langkah Mendikbudristek Nadiem Makarim yang telah membuat Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Keputusan Nadiem dianggap kurang tepat karena masih belum melibatkan publik untuk membahas Revisi UU Sisdiknas. PB PII juga meminta mantan pendiri perusahaan Go-Jek ini direshuffle oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Hasil kajian kami, Mendikbudristek kerap abai melibatkan publik dalam perumusan draft revisi UU Sisdiknas," ujar Ketua Umum PB PII Rafani Tuahuns saat ditemui di Bandung, Senin (28/3/2022).
1. Pelajar hanya dijadikan objek dalam Revisi UU Sisdiknas
WebsiteDalam membuat Draft Revisi UU Sisdiknas seharusnya melibatkan publik. Adapun kebijakan ini dianggapnya berdampak pada tidak terakomodirnya kepentingan pendidikan di akar rumput.
"Bagaimana tidak, pelajar hanya dijadikan objek dalam rancangan, otoritas evaluasi sistem pendidikan nasional sepenuhnya hanya dilakukan oleh pemerintah, selain itu tidak ada muatan hak pelajar dalam rancangan Revisi UU Sisdiknas," ungkap Rafani.
2. Pemerintah harus berikan ruang untuk publik terlibat
Mendikbud Nadiem Makarim bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ARafani juga mengkritisi rancangan revisi UU Sisdiknas yang menurutnya berpotensi mengerdilkan makna pendidikan. Ia menjelaskan, pemaknaan pendidikan nasional berpotensi menjadi kerdil karena draft UU Sisdiknas ini lebih dominan bicara pendidikan formal.
"Ketika semua sama maka konsekuensinya pemerintah harus memfasilitasi ketiga jalur ini tanpa pengecualian" ucapnya.
3. PB PII mempertanyakan kepemimpinan Nadiem
IDN Times/Helmi ShemiRafani menambahkan, Pelajar Islam Indonesia merasa kecewa terhadap rancangan yang ada, sebab hal ini dinilainya tidak secara tegas berpihak terhadap pelajar.
"Kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pelajar yang kesulitan akses pendidikan seperti apa? Dalam rancangan yang ada, itu tidak ditegaskan secara gamblang," katanya.
4. Nadiem dianggap gagal memimpin Kemendibudristek
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam acara kerjasama Kemendikbud dengan Netflix (Dok.IDN Times/Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)Terkahir, Rafani mengatakan bahwaPB PII menilai nadiem sebagai Mendikbudristek telah gagal dalam merumuskan Sisdiknas yang ramah terhadap prinsip prinsip yang Fundamental. Sehingga, dia meminta Presiden mencopot Nadiem Makarim.
"Sudah Jelas Nadiem telah gagal menyetir kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi dengan baik, banyak kesalahan fatal yang telah dilakukan Nadiem. Presiden harus berani tegas untuk mencopot Nadiem Makarim dari Mendikbudristek," kata dia.
Baca Juga: Hari Guru Nasional 2021, Ini Rapor Kinerja 2 Tahun Nadiem Makarim
Baca Juga: Mengenal BSNP, Lembaga yang Dibubarkan Nadiem Makarim
