Comscore Tracker

Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan Listrik

Pemprov DKI Jakarta sudah lebih dulu, lho!

Bandung, IDN Times – Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggencarkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di berbagai daerah. Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga telah menginstruksikan para pejabat pusat dan daerah menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Dalam Workshop Nasional yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, Rabu (21/9) di Sari Pacific Hotel, Jakarta, Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019, yang diperkuat Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, “serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (22/9/2022).

1. Pemprov DKI Jakarta sudah serius terhadap mobil listrik sejak lama

Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan ListrikPemerintah-Swasta kompak kembangkan kendaraan listrik (IDN Times/Istimewa)

Sebelum ada instruksi dari Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta.

Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit. Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022, lalu mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

“Dan yang ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

2. DKI Jakarta komit wujudkan mobilitas bersih

Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan ListrikDok. Istimewa / Garuda Indonesia

Saat ini, kata Chaidir, DKI Jakarta telah bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih. Ia menjelaskan, penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra.

KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Di sisi lain, Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat mengatakan, untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Chandra Rakhmat.

3. Perbankan akan ikut jawab masalah pendanaan

Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan ListrikInfografik Penjualan Mobil Listrik di Indonesia (IDN Times/Aditya Pratama)

Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Dia menyarankan, jangan sampai strategi kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah. 

"Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Solusinya, pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor. Itu sudah diskusikan itu dengan Mc Kinsey," kata Florian.

4. Pemerintah harus mengembangkan software untuk pengembangan kendaraan listrik

Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan ListrikRepublika

Melihat pengembangan mobil listrik di Tanah Air, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.

Misalnya, kata dia, pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini. “Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.

Bagi Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar, guna mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu segera membuat road map di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB:1 SPKLU," katanya.

Sementara itu, untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah memiliki program khusus yakni Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Siap Ganti Kendaraan Dinas Jadi ke Kendaraan Listrik

Baca Juga: Kendaraan Listrik dan Sumber Energi Terbarukan  

Topic:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya