Bey Puji Inovasi Layanan dan Keterbukaan Informasi OPD Jabar

Pelayanan publik harus inovatif

Bandung, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengapresiasi beragam inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk peningkatan layanan dan keterbukaan informasi publik.

Salah satu yang ia soroti ialah inovasi layanan digital dan non-digital Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar yang inklusif. Menurut Bey, keterbukaan informasi bagi badan publik sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Jadi kami badan publik harusnya bisa lebih cepat lagi merespons masyarakat, dan responsif. Jangan sampai menunggu masyarakat mengeluh, dan merasa tidak puas terhadap pelayanan dari badan publik itu," ujar Bey saat menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).

1. Pembayaran pajak motor sudah semakin mudah

Bey Puji Inovasi Layanan dan Keterbukaan Informasi OPD JabarPj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Penghargaan yang diberikan kepada OPD ini diharapkan bisa menjadikan pelecut untuk terus bekerja lebih baik dan bertransformasi dengan pemanfaatan teknologi.

"Keterbukaan publik ini, mendorong Pemprov Jabar dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang baik. Seperti dalam merespons kebutuhan masyarakat, contohnya bila ada yang mengeluh seperti pembayaran pajak bermotor, sekarang sangat mudah," katanya.

2. Bapenda Jabar terus berusaha menjangkau semua wajib pajak

Bey Puji Inovasi Layanan dan Keterbukaan Informasi OPD JabarKetua APPDI yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dedi Taufik (Istimewa)

Sementara itu, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menilai invoasi dalam hal layanan dan informasi sangat penting untuk bisa menjangkau masyarakat Jawa Barat yang mencapai kurang lebih 50 juta jiwa.

"Kami terus membuat berbagai upaya untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi. Harus inklusif, ada braile dan kami terus berupaya membuat semuanya lebih baik. Sarana penunjang di Samsat juga dimaksimalkan," katanya.

3. Layanan digital disambut positif

Bey Puji Inovasi Layanan dan Keterbukaan Informasi OPD JabarIDN Times/Istimewa

Menurut dia, pemanfaatan teknologi dalam hal layanan berada dalam tren positif. Pembayaran pajak secara digital terus meningkat.

"Wajib pajak yang memaksimalkan layanan digital terus meningkat, dari 15 ribu unit kendaraan bermotor, menjadi 600 ribu unit, sekarang 700 ribu unit kendaraan milik wajib pajak yang pajaknya metoda pembayarannya melalui digital atau aplikasi Sambara," katanya.

Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal menuturkan, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011.

"Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin," kata dia.

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar yang berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. "Jawa Barat nilainya bagus antara IKIP dan monev. Jadi selaras," ucap Donny.

Baca Juga: Kepala Bapenda Jabar Diganjar Penghargaan Layanan Publik Terbaik

Baca Juga: Bapenda Jabar Kaji Denda Pajak Emisi Kendaraan di Ambang Batas

Topik:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya