Yana Mulyana Minta Konflik Gang Apandi Diselesaikan Secara Mediasi

Yana menyebutkan, persoalan yang terjadi di Kota Bandung sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kondisi itu, bisa juga terjadi dengan konflik di Gang Apandi di Jalan Braga.

"Jadi, lakukan mediasi dengan kedua belah pihak," ujar dia.

Yana mengungkapkan, persoalan Gang Apandi bisa diselesaikan dengan kesepahaman antara warga dengan pemilik lahan. Kesepakatan yang diputuskan pun diserahkan atas kesepahaman bersama.

"Itu mah mangga weh (Silahkan saja). Mangga weh itu kan kesepakatan warga dan pemilik. Kami menyerahkan saja sama mereka warga dan pemilik lahan. Karena waktu itu juga hanya mediasi, udah clear ya," tegas Yana.

Kuasa Hukum Josafat Winata selaku pemegang sertifikat lahan di kawasan Gang Apandi, Francis Ebby menuturkan, upaya rekonsiliasi ini merupakan agenda yang telah disiapkan sejak lama. Sebelum kisruh mencuat, pihaknya telah menemui perwakilan warga.

Pihak Josafat pun telah menyediakan dana kompensasi bagi warga. Selain diberikan kompensasi, pihak Josafat juga memastikan jika aksesibilitas warga tidak akan terganggu saat gang di dalam lahan milik Josafat ditutup. Soalnya ada Gang Cikapundung yang selama ini juga menjadi jalur utama lalu lintas warga sekitar.

Francis menambahkan, ada beberapa warga menolak pemberian kompensasi, sebelum mendapat sudut pandang lain dari warga lainnya. Perwakilan warga itu berusaha menutup pintu komunikasi dengan warga lain yang sejatinya mengarah pada proses perdamaian dan penciptaan kondusifitas.

“Kami sudah pernah menawarkan kompensasi ini jauh sebelum kisruh muncul. Tetapi akses komunikasi kami dengan warga malah ditutup. Sebagai tetangga yang ingin mengedepankan nuansa kekeluargaan dalam proses ini, kami merasa kasihan dengan warga lainnya yang kami yakini mereka juga berharap terbentuknya silaturahmi yang baik. Tanpa perdamaian, kami khawatir sebagian besar warga merasa dirugikan,” ujar Francis.

Francis mengakui, sengketa lahan di Gang Apandi pernah dijembatani oleh Pemerintah Kota Bandung. Namun, selain dengan pemkot, persoalan ini juga pernah dimediasi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

Mediasi ini diselenggarakan berdasarkan surat dari kuasa hukum warga yang mempersoalkan SHGB Josafat yang di dalamnya menyinggung gang yang disebut Gang Apandi.

Seiring berjalannya waktu, proses mediasi yang menuntut pembatalan SHGB milik Josafat itu akhirnya tidak relevan lagi. UU PTUN mengatur bahwa jangka waktu pengajuan pembatalan SHGB adalah 90 hari sejak terbit, atau maksimal 90 hari sejak diketahui.

“Jadi warga sudah mengetahui keberadaan SHGB tersebut setidak-tidaknya sejak akhir 2018. Kesimpulannya, kedaluarsanya sudah sangat jauh karena proses mediasinya saja berjalan akhir Tahun 2018,” katanya.