Yakin Kendalikan PMK, Pasar Hewan di Purwakarta Kembali Beroperasi

Maraknya penyebaran penyakit tersebut diakui menyebabkan pasar hewan Ciwareng ditutup sejak 27 Mei 2022 lalu. Meskipun banyak laporan hewan yang terserang PMK, Anne memastikan tidak ada satupun laporan kematian hewan akibat penyakit tersebut.

Meskipun tak ada lagi hewan yang terserang PMK, masyarakat yang akan membeli hewan untuk kebutuhan kurban akan terlebih dahulu melewati pemerikasaan ante mortem. "Pemeriksaan dilaksanakan di pasar hewan, maka setelah pemeriksan akan dikeluarkan sertifikat sehat untuk hewan tersebut," kata Anne.

Sementara itu, Kepala Disnakan Kabupaten Purwakarta, Budi Supriyadi mengatakan petugas pemeriksa itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Mereka tergabung dalam Satuan Tugas Pemeriksa Hewan Kurban yang berjumlah 70 orang, dan akan ditempatkan di 17 Kecamatan.

"Orientasi pemeriksaan adalah ante mortem atau sebelum penyembelihan atau pemotongan dan post mortem. Untuk ante mortem ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 13 Juni 2022 sampai tanggal 8 Juli 2022 dan post mortem nanti tanggal 9-12 Juli 2022 mendatang," tutur Budi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan kebutuhan hewan kurban saat ini di perkirakan sebanyak 1.852 ekor sapi, kerbau 20 ekor, kambing 110 ekor dan untuk domba sebanyak 7.872 ekor. "Sebagai estimasi, lima persen kenaikan dari tahun yang lalu," kata Budi menjelaskan cara perhitungannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian segera membuat skenario penanganan wabah PMK. Termasuk, penanganan dari segi pembiayaannya.

“Ini harus dilakukan dengan cepat karena kita berpacu dengan waktu apalagi kalau ngomong Iduladha yang tinggal hitungan hari. Karena ini adalah penyelamatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa,” ujar Dedi saat memimpin rapat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPR RI, Senin (13/6/2022).

Dalam keterangan persnya, Dedi menilai langkah cepat untuk penanganan PMK adalah dengan realokasi anggaran. Salah satunya, dengan segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta anggaran untuk penuntasan PMK.

“Penanganan PMK ini kuncinya di PMK, peraturan menteri keuangan. Sebab sampai sekarang belum ada PMK baru. Jadi segera bertemu Menteri Keuangan agar PMK untuk penanganan PMK,” tutur Dedi.

Dari sisi kebijakan, ia menilai pemerintah bisa segera mencari atau mengalihkan anggaran tidak hanya dari Kementerian Pertanian. "Ini keadaan darurat yang harus segera ditangani sungguh-sungguh. Jadi saya meminta untuk segera dicari solusi,” kata Dedi