Wacana Jabar Dipecah 5 Provinsi Jadi Polemik, Dedi Mulyadi Sebut Hoaks

Pemprov bersama DPRD Jabar saat ini tengah membahas rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) dalam lima tahun ke depan, yakni tahun 2025-2029. Namun, dalam pembahasan tersebut tidak ada persoalan pemekaran Jabar menjadi lima provinsi.

"Diantara pembahasan itu tidak ada satu pun membahas pemekaran provinsi jadi 5 provinsi," ucapnya.

Dedi menuturkan, Pemprov Jabar kini tengah fokus membahas pemekaran desa di wilayah Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta orang dan desa hanya sebanyak 5.311 membuat jangkauan layanan menjadi luas sehingga terdampak kepada kesenjangan ekonomi di kota dan di desa.

Kondisi ini menurutnya berbanding jauh dengan provinsi tetangga, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki desa mencapai 7.000 hingga 8.000 area. Sementara jumlah penduduk kurang dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.

"Dengan jumlah desa sedikit, penduduk besar paling terasa adalah alokasi dana desa anggaplah rata rata Rp1 miliar per desa, kita hanya dapat Rp5 triliun kalau Jawa Tengah Rp7-8 triliun," kata dia.

Dedi melanjutkan, pemekaran desa berkaitan juga dengan layanan yang diharapkan kendali layanan publik lebih baik ke masyarakat. Selain itu, kontrol pemerintah lebih mudah dari sisi pengawasan dan lainnya.

"Di bagian pemerintah kerja sama otonomi sekretariat daerah menyusun (pemekaran) ke 7.000 desa mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah termasuk efektifitas layanan," kata dia.

Mereka juga mendorong pemekaran kabupaten dan kota di Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Dia menyebut sudah ada pengajuan sembilan otonomi daerah baru ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan tetapi masih dalam moratorium.

"Belum ada progresnya (otonomi daerah baru)," kata dia.

Sebelumnya rencana pemekaran Jabar jadi lima provinsi ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati. Dia mengatakan, wacana lima provinsi baru ini sudah ada sejak lama, namun belum menjadi usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sebetulnya bukan usulan baru ini usulan lama ternyata, dari nanti kami sampaikan datanya. Ini usulan dari forum-forum tokoh masyarakat dan aktivis, Cirebon Raya sudah di Kemendagri sebelum ada moratorium. Posisinya sudah standby," ujar Rahmat saat dikonfirmasi.

Meski begitu, Rahmat memastikan akan membahas wacana ini bersama kepala daerah, serta unsur-unsur lainnya yang ada di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Rahmat menegaskan, usulan ini datang dari para tokoh masyarakat kepada DPRD.

"Ini akan kami lakukan pendalaman, buka dialog publik, kami minta pendapat tokoh masyarakat di wilayah itu. Termasuk kepala daerah kami undang, karena usulannya deras ini. Usulan datang dari tokoh masyarakat," katanya.

Berikut detail wacana lima provinsi berdasarkan kabupaten dan kota:

1.⁠ ⁠Provinsi Sunda Galuh (Talaga Cianjaran) meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.

2.⁠ ⁠Provinsi Sunda Priangan (Bandung Suci) meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi.

3.⁠ ⁠Provinsi Sunda Pakuan (Gorde Suci) meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur.

4.⁠ ⁠Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi (Pusaka Besi) meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

5.⁠ ⁠Provinsi Sunda Caruban (Kunci Iman) meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka.