Viral di Medsos, TK di Cirebon Disebut Digusur untuk Kopdes

Dalam video yang sama, perekam juga menyampaikan seruan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia meminta perhatian dan keadilan atas pembongkaran tersebut.

“Pak Prabowo, Kang Dedi, ini bagaimana? Masa lembaga pendidikan dibongkar seperti ini? Kami bagaimana? Anak-anak didik kita bagaimana?” ucapnya dalam video.

Perekam juga mempertanyakan apakah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih harus mengorbankan lembaga pendidikan yang telah lama berdiri. “Pak Prabowo, apakah harus mengorbankan TK yang sudah lama berdiri dari tahun 2007? Mohon disikapi, Kang Dedi,” lanjutnya.

Unggahan tersebut telah ditonton ribuan kali dan memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian besar menyayangkan jika benar pembongkaran dilakukan tanpa solusi relokasi yang jelas bagi kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan informasi yang beredar, lahan tempat berdirinya TK tersebut disebut merupakan aset desa yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Koperasi Desa Merah Putih. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Guwa Kidul maupun pihak kecamatan terkait status lahan dan mekanisme pembongkaran.

Sejumlah pihak mempertanyakan prosedur yang ditempuh sebelum pembongkaran dilakukan, termasuk apakah telah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah desa dan pengelola TK. Isu lain yang mencuat adalah belum adanya kepastian lokasi relokasi bagi siswa dan tenaga pendidik.

Dalam video yang beredar, narasi menyebut pembongkaran dilakukan pada hari libur. Hal itu memicu asumsi kalau kegiatan tersebut dilakukan saat aktivitas belajar mengajar tidak berlangsung.

Dampak pembongkaran tersebut disebut mengganggu proses belajar puluhan siswa TK. Informasi yang beredar menyebutkan, kegiatan belajar sementara dilakukan di ruang tersisa atau memanfaatkan bangunan lain yang masih berdiri.

Orang tua siswa dikabarkan mempertanyakan kelanjutan pendidikan anak-anak mereka, terutama jika belum ada kejelasan tempat belajar pengganti. Kejadian ini pun memunculkan diskusi lebih luas mengenai prioritas pembangunan desa dan perlindungan terhadap fasilitas pendidikan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah desa, kecamatan, maupun instansi terkait di Kabupaten Cirebon mengenai kronologi lengkap pembongkaran tersebut, termasuk dasar hukum dan rencana penanganan pascapembongkaran.