Tolak Upah Dengan Formula PP 36/2021, KSPSI Jabar Ancam Mogok Kerja!

Menurutnya, pemerintah harus menghormati proses hukum di MK dengan menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja Termasuk Peraturan turunannya sampai adanya putusan MK baik secara formil dan materil.

"Kemudian penetapan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 menghilangkan hak buruh melalui dewan pengupahan untuk berunding karena semua data-data sudah diputuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," ucapnya.

Dengan begitu, Roy bilang, fungsi dari Dewan Pengupahan saat ini hanya legitimasi dan mengamini saja. Padahal, hal itu bertentangan dengan Konvensi ILO 98 tentang Hak Berunding Bersama dan juga KEPRES 107/2004 tentang Dewan Pengupahan.

"Dalam PP 36/2021 mensyaratkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kab/kota tiga tahun terakhir, sedangkan tidak semua kab/kota menghitung dan merilis pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan tersebut," katanya.

Buruh di kabupaten dan kota sudah mencoba meminta data-data tersebut ke BPS. Namun Roy mengatakan, BPS tidak mempunyai data-data yang dibutuhkan. Kemudian, tiba-tiba muncul Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI tanggal 9 November 2021 mengenai data-data pertumbuhan ekonomi se-Indonesia.

"Kami sangat meragukan data-data yang disampaikan Menaker tersebut, dalam sejarah pengupahan baru kali ini di Indonesia dalam penetapan Upah Minimum 2022 diatur mengenai ambang atas dan ambang bawah dalam penetapan upah minimum," katanya.

Roy menambahkan, jika penerapan ambang batas dan ambang bawah mulai diterapkan, sudah dapat dipastikan upah buruh beberapa tahun ke depan tidak akan naik. Kalaupun naik, menurutnya, itu hanya berkisar Rp18 ribu rupiah.

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat Nasional dan Tingkat Daerah sepakat untuk melakukan mogok daerah dan mogok nasional dengan tuntutan: MK Batalkan UU Cipta Kerja. Tetapkan Upah Minimum Tahun 2022 sebesar 10 persen," kata dia.