Terpilih Pimpin GPPK Kosgoro 1957, Metty Ingin Perempuan Ambil Peran S

14 Sep 2026, 10:04 WIBKota Bandung

Yogi Pasha

News

Channel

Add Us on Google

Terpilih Pimpin GPPK Kosgoro 1957, Metty Ingin Perempuan Ambil Peran S

(Dok.Istimewa)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

Metty Triantika terpilih sebagai Ketua Umum GPPK Kosgoro 1957 dan mengusung visi agar perempuan terlibat sebagai perencana, pelaksana, serta pemimpin pembangunan.
Kepengurusan baru memprioritaskan penguatan struktur, kaderisasi, dan literasi politik untuk mendorong perempuan berperan nyata dalam kepemimpinan serta pengambilan kebijakan.
GPPK Kosgoro 1957 akan menjalankan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan UMKM, sambil menargetkan penguatan jaringan hingga menjangkau 50 persen kabupaten/kota pada akhir 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Metty Triantika dipilih jadi ketua GPPK Kosgoro 1957. Ia ingin perempuan ikut membuat keputusan, bukan cuma menerima bantuan. Metty mau perempuan belajar tentang politik dan jadi pemimpin. GPPK juga ingin membantu usaha kecil dan ekonomi keluarga. Sekarang mereka mau membuat program nyata untuk masyarakat sampai banyak kota dan kabupaten.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kepemimpinan Metty Triantika di GPPK Kosgoro 1957 menghadirkan momentum untuk memperkuat kapasitas dan partisipasi perempuan. Fokus pada literasi politik, kaderisasi, serta pendampingan UMKM menunjukkan upaya yang menghubungkan kepemimpinan dengan kebutuhan sehari-hari. Berbekal pengalamannya di DPRD Cianjur, Metty membawa orientasi kerja nyata agar perempuan dapat bertumbuh sebagai perumus kebijakan dan penggerak ekonomi keluarga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Keterwakilan perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan masih menjadi pekerjaan rumah dalam demokrasi Indonesia. Di tengah tantangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Metty Triantika membawa pesan bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi harus menjadi pihak yang ikut menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Gagasan tersebut menjadi visi utama yang diusung Metty setelah didaulat sebagai Ketua Umum Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro (GPPK) 1957 dalam Musyawarah Besar (Mubes) V GPPK Kosgoro 1957 di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Bagi Metty, organisasi perempuan tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi atau wadah kegiatan sosial. Organisasi harus mampu melahirkan perempuan-perempuan yang berani tampil sebagai pemimpin, pembuat kebijakan, hingga penggerak perubahan di tengah masyarakat.

"Perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus memperoleh ruang sebagai perencana, pelaksana, dan pemimpin pembangunan," kata Metty.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi arah baru yang ingin dibawa GPPK Kosgoro 1957 dalam beberapa tahun ke depan. Organisasi perempuan yang bernaung di bawah keluarga besar Kosgoro 1957 itu diharapkan tidak hanya memperkuat jaringan kader, tetapi juga memperbesar peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

1. Metty ingin perempuan tidak hanya hadir, tetapi ikut menentukan kebijakan

(Dok.Istimewa)

Metty menilai perempuan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menjaga ketahanan keluarga hingga menggerakkan roda ekonomi. Namun, peran tersebut sering kali belum diikuti dengan keterlibatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Karena itu, salah satu agenda utama yang akan didorong GPPK Kosgoro 1957 adalah memperluas partisipasi perempuan dalam ruang-ruang strategis, baik di pemerintahan, organisasi, maupun politik.

Menurut dia, pembangunan yang inklusif tidak akan terwujud apabila perempuan hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Perempuan harus hadir sebagai subjek yang ikut merumuskan dan mengawasi kebijakan publik.

"Perempuan memiliki kekuatan besar dalam menjaga ketahanan keluarga, menggerakkan perekonomian, serta membangun kehidupan sosial dan politik yang lebih baik. Potensi itu harus dihimpun melalui kerja nyata, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Pengalaman Metty sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur menjadi salah satu modal yang akan dibawanya dalam mengonsolidasikan jaringan perempuan Kosgoro secara nasional. Selama memimpin lembaga legislatif daerah, ia terlibat dalam berbagai proses perumusan kebijakan, komunikasi politik, hingga pengawalan aspirasi masyarakat.

2. Literasi politik dan kaderisasi perempuan menjadi fokus utama

(Dok.Istimewa)

Untuk memperbesar keterlibatan perempuan dalam ruang publik, Metty menilai penguatan kapasitas kader menjadi langkah yang tidak bisa ditawar.

Karena itu, penguatan struktur organisasi dan kaderisasi ditempatkan sebagai agenda prioritas kepengurusannya. GPPK Kosgoro 1957 juga akan mendorong program literasi politik perempuan agar semakin banyak perempuan memahami proses demokrasi dan berani mengambil peran dalam kepemimpinan.

Metty berharap organisasi yang dipimpinnya dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus tempat lahirnya kader-kader perempuan yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan kepedulian sosial.

"GPPK Kosgoro 1957 harus menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, berkarya, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa," katanya.

Menurut dia, peningkatan kualitas sumber daya perempuan menjadi kunci agar keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

3. Organisasi perempuan didorong hadir dengan kerja nyata di masyarakat

(Dok.Istimewa)

Selain penguatan kaderisasi, Metty juga membawa agenda pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut dipandang penting karena perempuan memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Melalui pendampingan dan penguatan kapasitas ekonomi, perempuan diharapkan memiliki kemandirian sekaligus daya tawar yang lebih besar dalam kehidupan sosial.

Agenda tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Sari Yuliati yang meminta seluruh organisasi keluarga besar Kosgoro tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi semata.

Dalam pembukaan Mubes, Sari menegaskan konsolidasi organisasi harus dibarengi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita harus hadir dan dekat dengan rakyat melalui program-program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kader Kosgoro 1957 harus hidup bersama rakyat, berkarya, dan mengabdi untuk rakyat. Itulah wujud nyata Tri Dharma Kosgoro," ujar Sari.

Ia juga meminta kepengurusan baru memperkuat jaringan organisasi hingga daerah. Penguatan kelembagaan ditargetkan mampu menjangkau sedikitnya 50 persen kabupaten dan kota di Indonesia pada akhir 2027.

Target tersebut menjadi tantangan awal bagi Metty untuk membuktikan bahwa GPPK Kosgoro 1957 tidak hanya menjadi organisasi perempuan berbasis struktur, tetapi juga mampu menjadi wadah yang melahirkan pemimpin perempuan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.