Tentukan Nasib Honorer, Ridwan Kamil Bentuk Gugus Tugas

09 Agu 2022, 12:39 WIB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil akan membentuk gugus tugas untuk menentukan nasib honorer guru dan tenaga kesehatan (nakes). Gugus tugas ini dibentuk usai diadakannya pertemuan antara perwakilan honorer guru dan nakes di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).

Menurut Emil, gugus tugas merupakan solusi yang tepat untuk honorer nakes dan guru saat ini. Hal itu juga merupakan jawaban atas aksi dari para guru honorer dan nakes yang ada di Jabar pada beberapa waktu kemarin.

"Solusi Jabar adalah akan membentu gugus tugas antara perwakilan mereka dengan tim Jabar. Untuk secara transparan mencari solusi (aturan)," ujar Emil.

1. Hasil pembahasan akan disampaikan seadil mungkin

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Para honorer guru dan nakes di Jabar saat ini tengah kebingungan mengenai aturan. Emil mengatakan, dari adanya gugus tugas itu nantinya akan ada jalan terang mengenai nasib dari para honorer di seluruh wilayah Jabar.

"Kalau itu kewenangan pusat, kita berjuang bersama-sama ke pusat. Kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi. Kalau kewenangannya di bupati/wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya," ungkapnya.

2. Gubernur hadir untuk bantu honorer di Jabar

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Dalam persoalan honorer, Emil mengungkapkan, Pemprov Jabar tidak langsung lepas tangan begitu saja. Menurutnya, semua upaya akan dilakukan untuk menentukan kejelasan nasib honorer guru, nakes, dan non nakes di Jabar.

"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan aturan juga akan kita upayakan sehingga tidak perlu ada miskomunikasi," katanya.

3. Tenaga kesehatan sangat banyak dibutuhkan

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam masa pandemik COVID-19, peran honorer guru dan nakes di Jabar sangat besar. Emil juga mengaku merasa miris jika pendapatan dari mereka masih belum sesuai dengan tanggung jawab kerja.

"Tenaga kesehatan di era pandemik COVID-19 dibutuhkan sangat banyak, tapi seringkali tempat mereka bekerja masih perlu meningkatkan pendapatan unit kerjanya. Kita rutinkan pertemuan seiring anggaran yang sudah membaik," kata dia.

4. Honorer Jabar akui terancam aturan pemerintah

Guru honorer (kiri) di Kabupaten Kampar, Riau menanyakan solusi permasalahan kesejahteraan guru honorer. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sebelumnya, Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat (Jabar) Saeful Anwar mengatakan, kondisi honorer nakes dan non nakes di Jabar saat ini dirundung kebingungan.

Kebijakan aturan dari pemerintah pusat dan daerah juga membuat dilema. Bahkan, kata dia, adanya aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 seperti mengancam nasib honorer nakes dan non nakes.

Saeful menjelaskan, dalam Pasal 99 ayat 1 di PP itu jelas menyatakan bahwa tidak diperkenankan adanya pegawai non-ASN di dalam institusi pemerintah daerah. Sedangkan, puskesmas dan RSUD memiliki banyak BLUD.

"Kenyataanya pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan biaya, karena pusat melimpahkan semuanya kepada daerah," kata dia.