Tak Hanya Skripsi, Mahasiswa Unpad Didorong Buat Publikasi Ilmiah

Menurutnya, saat ini Unpad tengah melakukan harmonisasi peraturan akademik berkaitan syarat kelulusan di jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, dan Pascasarjana. Hal itu dilakukan agar tidak ada poin-poin yang berlawanan dengan peraturan menteri yang baru.
Namun sebenarnya, beberapa poin di kebijakan yang ada sudah sejalan, terutama dalam hal alternatif bentuk tugas akhir untuk jenjang Sarjana.

Rina menuturkan, sesuai aturan Unpad menetapkan penulisan tugas akhir untuk program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi dapat berbentuk skripsi, memorandum hukum, studi kasus (untuk Fakultas Hukum), serta artikel pada jurnal nasional/internasional/prosiding seminar internasional.

Sementara penulisan tugas akhir untuk program Pascasarjana dan Spesialis bisa berbentuk tesis/disertasi, artikel pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, atau buku.

Khusus mengenai kewajiban publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan, saat ini Unpad sedang merampungkan peraturannya.

"Pada dasarnya Unpad tetap mendorong mahasiswanya untuk tetap membuat karya ilmiah yang dipublikasikan secara internasional," kata dia.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, kebijakan untuk Program Doktor juga demikian. Mahasiswa Doktoral Unpad tetap didorong memublikasikan luaran berupa artikel ilmiah pada jurnal bereputasi di samping membuat disertasi.

"Akan tetapi, apabila ada bidang penelitian ilmu tertentu memilih bentuk publikasi lain yang lebih relevan di luar artikel jurnal ilmiah, diperbolehkan," papar Rina.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Nizam, mengatakan pihaknya akan mengawasi secara ketat penerapan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 terkait transformasi pendidikan tinggi.

“Ini memang masih jadi pekerjaan rumah kita, karena masih ada kampus nakal yang tidak menjalankan proses pembelajaran yang sesuai aturan. Akhirnya hanya sekadar menjadi pabrik ijazah,” kata Nizam dalam acara Ngobrol Santai Ditjen Diktiristek di Jakarta, dilansir ANTARA, Jumat (1/9/2023).

Nizam mengingatkan ketidakwajiban melakukan riset seperti skripsi untuk S1, tidak akan secara langsung memudahkan mahasiswa memperoleh kelulusan, karena mengerjakan proyek dan prototipe tidak kalah sulit.

Nizam menegaskan peraturan ini dibuat bukan untuk memudahkan kelulusan, melainkan fokus pada kompetensi lulusan yang dihasilkan, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan kriteria lapangan pekerjaan saat ini.

Selain skripsi, mahasiswa bisa memilih mengerjakan prototipe, proyek, menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah perusahaan dan sebagainya, sebagai persyaratan kelulusan mereka.