Sumedang Dorong MBG Pakai Pangan Lokal, Siap Jadi Percontohan

Tuti mengatakan, pertemuan itu menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait skema rantai pasokan bahan baku MBG agar bersumber dari lokal.

“Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia, tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi,” ujar Tuti dikutip dari laman Sumedang.go.id, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan menu MBG disusun secara fleksibel tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Tuti menegaskan, Sumedang pada prinsipnya siap menjadi daerah percontohan dalam penerapan rantai pasokan lokal untuk program MBG. Infrastruktur dan sistem pendukung sudah tersedia, tinggal menunggu payung regulasi dari pemerintah pusat.

“Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” katanya.

Ia menambahkan, akselerasi MBG dengan skema lokal ini bertujuan agar perputaran uang tetap berada di Kabupaten Sumedang dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani serta pelaku usaha pangan setempat.

Sementara itu, Kepala KPPG Yulian menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sumedang difokuskan pada percepatan program MBG, terutama penguatan rantai pasokan pangan agar tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.

“Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi presiden,” tegasnya.

Yulian menyebutkan, Presiden Prabowo menekankan agar program MBG memberikan manfaat luas bagi seluruh pemangku kepentingan. “Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Ke depan, KPPG akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sumedang untuk memastikan ketersediaan data pasokan pangan daerah. Selain itu, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga menjadi perhatian guna menjamin keamanan dan kesehatan pangan di setiap SPPG.