Soal Siswa Bermasalah Dididik Semi Militer, Ini Kata Kemenham
Bandung, IDN Times - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM (Kemenham) Jawa Barat memberikan respons mengenai program pendidikan karakter untuk siswa SMA bermasalah berbasis semi militer yang dicanangkan Gubernur Dedi Mulyadi.
Program ini sudah berjalan sejak Jumat (2/5/2025). Saat ini diklaim sudah ratusan siswa bermasalah yang dikirim guna menempuh pendidikan di Dodik Bela Negara Rindwam III/Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Meski begitu, keputusan Dedi Mulyadi ini menuai banyak pro dan kontra, di mana saat ini masih banyak yang meminta agar program ini dikaji terlebih dahulu.
1. Program ini bisa jadi alternatif
Merespons hal ini, Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat, Hasbullah mengatakan, program Dedi Mulyadi yang memasukkan anak ke barak militer merupakan upaya mencari solusi terhadap permasalahan anak-anak remaja.
"Masalah kenakalan anak-anak ini sudah menahun bagi saya, karena dari program yang ada dari pusat pun, tidak ada langkah konkret," ujar Hasbullah, kepada awak media, Senin (5/5/2025).
Dilihat dari regulasi, kebijakan ini memang jadi perdebatan karena belum dilakukan kajian yang melibatkan orang-orang kompeten. Sebab, bicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu kajian, analisis kebijakan, dan analisis dampaknya.
"Cuma mungkin yang saya pahami, beliau kan tipologi yang pragmatis dan hari ini mungkin orang sudah jenuh juga dengan diskusi, seminar dengan begitu-begitu," katanya.
2. Ada keterlibatan orangtua dalam program ini
Saat disinggung apakah kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), Hasbullah menyebut tergantung dari sisi mana melihatnya.
"Artinya, orang kan banyak ketakutan bahwa ketika di militer melakukan salah, akan dipukul gitu-gitu ya, kan ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi apa yang dipublikasi oleh beliau saya lihat di YouTube-nya, itu tidak terjadi," katanya.
"Malah memang pendidikan karakter yang dia tanamkan, kemudian bagaimana menghadirkan orangtua di mana bisa lihat. Orangtua yang menitipkan juga karena sudah tidak mampu lagi mendidik anak-anaknya," ujar Hasbullah.
3. Tidak melanggar HAM jika orangtua setuju
Selain itu, program ini pun ditujukan kepada siswa yang sudah mendapatkan persetujuan dari orangtuanya, bukan sebuah paksaan kepada anak-anak yang bermasalah.
"Kalau memang para orangtuanya ikhlas, karena daripada anaknya di masa depan jadi korban dan sebagainya, mending seperti Itu, itu kira-kira. Bagi saya ini kan nanti akan kelihatan hasilnya, mari di evaluasi apa yang dilakukan beliau," katanya.
Selama ini, belum ada program yang benar-benar menjadi solusi dari masalah kenakalan remaja ini.
"Sampai hari ini, masih pada tataran wacana saja kan, ketika ada tawuran yang meninggal, keluar statement. Semoga ini menjadi yang terakhir, begitu terus. Itu jadi polemik, kenapa tidak ada langkah yang terukur?" ucapnya.
Hasbullah pun berharap ke depan Pemprov Jabar dapat melibatkan Kanwil Kemenham dalam berbagai kebijakan Dedi Mulyadi, termasuk program pendidikan berkarakter.
"Ya, saya pikir dari Kanwil Kemenham tentu sangat mengapresiasi kalau bisa dilibatkan, karna kalau kita buka konten dari KDM, ya hari ini 90 persen itu bersentuhan dengan HAM ya. Mulai dari lingkungan hidup, anak, dan berbagai pelayanan yang ada," katanya.
