Siswa Curang saat SPMB di Jabar Bakal Dianulir, Kepala Sekolah Diberi Sanksi
- Siswa yang curang dalam SPMB di Jabar akan dianulir, Disdik akan melakukan pengawasan ketat
- Kepala sekolah yang terlibat dalam kecurangan akan disanksi tegas
- Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan SPMB 2025
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat memastikan pengawasan ketat dalam gelaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dimulai pada Selasa (10/6/2025). Bagi siswa-siswi di SMA/SMK yang kedapatan berbuat curang akan dianulir.
Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengatakan, siswa yang berbuat curang agar bisa masuk ke sekolah tujuan tertentu, dipastikan akan dikenai sanksi.
"Nanti kita anulir, ketika kita lakukan pelacakan kemudian tidak sesuai saat verifikasi itu kami akan langsung menganulir," ujar Purwanto saat dihubungi, Senin (9/6/2025).
1. Ingatkan tidak berbuat curang di SPMB
Disdik Provinsi Jabar mengimbau seluruh sekolah melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di kabupaten/kota, agar tidak melakukan kecurangan, baik jual beli kursi hingga menerima pungutan liar.
Jika kedapatan terdapat peran sekolah yang meloloskan siswa melakukan kecurangan dalam SPMB 2025, Purwanto menegaskan, kepala sekolah akan mendapatkan sanksi tegas.
"Maka jangan coba-coba bermain kepada masyarakat kemudian ke sekolah, karena di sistem akan kelihatan. Ada sanksi, Pak Gubernur sudah tegas di mana dalam peraturannya, kepala sekolah yang main-main akan diberikan tindakan tegas," kata dia.
2. Siswa titipan muncul dari integritas yang lemah
Purwanto menjelaskan, Disdik Jabar telah menandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB di Jabar tahun 2025. Hal itu sebagai komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan liar atau pungli.
"SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat," katanya.
Purwanto mengingatkan, selama masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik, maka keadilan tidak akan tercapai.
"Kalau masyarakat masih mementingkan kepentingan sendiri dan memaksakan kehendak, bagaimana kami bisa melayani secara adil?," katanya.
Pihaknya mengimbau agar seluruh pejabat struktural, kepala cadisdik, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh pihak terkait berkomitmen dalam melaksanakan SPMB yang lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan.
3. Dedi Mulyadi tegaskan bakal beri sanksi kepala sekolah
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengingatkan seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan, melalui pakta integritas dalam gelaran SPMB 2025. Jika melanggar Dedi memastikan kepala sekolah akan ditindak tegas. Untuk itu ia mengingatkan kepala sekolah agar lebih berhati-hati dan tidak berbuat curang.
