Sistem Merit Pemprov Jabar dan Majalengka Dapat Sanjungan

Tasdik menuturkan, pemerintah kabupaten dan kota lainnya harus turut meningkatkan manajemen ASN melalui sistem merit ini. Sebab masih banyak daerah di Jabar yang masih memerlukan pembenahan dalam manajerial tenaga pegawai.

"Terpenting itu komitmen dari pimpinan instansi. Tadi ada kabupaten kota yang sudah sangat baik seperti Sumedang dan Majalengka. Itu juga menunjukkan, kalau ada kemauan semua itu bisa dilakukan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Sumasna mengatakan, Sistem Merit yang dilakukan oleh KASN menjadi upaya yang penting dalam memetakan kualitas dalam penerapan sistem manajemen ASN di dalam instansi pemerintah.

Selain itu, Sistem Merit menjadi landasan utama dalam manajemen ASN dan memastikan setiap keputusan terkait pengangkatan, penempatan, promosi, dan pemberhentian pegawai negeri didasarkan kompetensi dan kinerja bukan pada pertimbangan lain yang tidak relevan.

"Dengan penerapan Sistem Merit yang baik, kita dapat memastikan setiap individu yang terlibat dalam pelayanan publik adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik," kata Sumasna.

Kemudian, Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, ia beserta jajaranny akan meningkatkan aspek pengembangan karir serta pola mutasi dan rotasi.

Adapun ada delapan aspek yang dinilai dalam penerapan sistem merit di antaranya perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pembinaan karier dan peningkatan kompetisi, mutasi, rotasi dan promosi, pengelolaan kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan serta sistem pendukung.

"Kalau predikat sangat baik untuk Jawa Barat dengan nilai 400, kalau Kabupaten Majalengka dengan nilai 328,5. Sebetulnya ambang minimal predikat sangat baik itu 325, tapi ada nilai yang perlu kami tingkatkan ke depannya yaitu pengembangan karier serta pola mutasi dan rotasi," kata Dedi.

Dedi mengaku dua aspek tersebut memang belum pernah dilakukan di periode Januari sampai April 2024. Namun, Pemkab Majalengka akan berupaya memperbaiki hal itu secara humanis melalui penegakkan disiplin, netralitas birokrasi, hingga memberikan pengharapan kepada yang berprestasi.

"Kayak camat menaikkan PBB, saya beri penghargaan, saya umumkan saat apel. Terus perencanaan komitmen ke depan dari rencana pembangunan daerah, komitmen penataan ASN ke depan seperti apa. Itu juga kami lakukan," katanya.