Setahun MBG di Majalengka: Dapur Banyak, Manfaat Belum Merata
- Cakupan siswa baru sekitar 80 persenMeski jumlah dapur terus bertambah, jangkauan penerima manfaat utama, yakni pelajar, belum sepenuhnya terpenuhi. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Majalengka menunjukkan, baru sekitar 80 persen siswa yang menerima manfaat MBG.
- Jangkauan siswa belum penuhMeski jumlah dapur terus bertambah, jangkauan penerima manfaat utama—yakni pelajar—belum sepenuhnya terpenuhi. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Majalengka menunjukkan baru sekitar 80 persen siswa yang menerima MBG.
- Kasus keracunan jadi alarm evaluasi MBGSel
Majalengka, IDN Times - Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah berjalan satu tahun di Kabupaten Majalengka. Sejak mulai diterapkan pada 20 Januari 2025, program ini perlahan memperluas jangkauan, meski belum sepenuhnya optimal.
Hingga awal 2026, tercatat 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah beroperasi di Majalengka. Jumlah tersebut masih lebih sedikit dibandingkan total dapur yang telah dibangun.
“Kalau dari data, ada 197 dapur yang sudah dalam proses pembangunan. Tapi yang sudah beroperasi itu 105 SPPG,” ujar Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan.
Menurut Dena, masih banyak dapur MBG yang belum beroperasi meski bangunannya sudah berdiri. Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor teknis dan administratif.
“Membuat dapur itu butuh proses. Prosesnya lumayan panjang, bisa dua sampai tiga bulan,” katanya.
Ia menjelaskan, beberapa dapur masih menunggu kelengkapan tenaga inti, verifikasi survei, hingga pemenuhan standar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI).
“Ada yang masih pembangunan, ada yang menunggu SPPI, ada juga yang menunggu survei. Jadi masih banyak yang harus dicek,” ujarnya.
Dena menambahkan, operasional dapur MBG juga mengikuti ketentuan baru, yakni satu SPPG melayani minimal 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat, dengan distribusi yang diupayakan merata.
1. Cakupan siswa baru sekitar 80 persen
Meski jumlah dapur terus bertambah, jangkauan penerima manfaat utama, yakni pelajar, belum sepenuhnya terpenuhi. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Majalengka menunjukkan, baru sekitar 80 persen siswa yang menerima manfaat MBG.
“Angka pastinya kami belum menerima laporan resmi dari koordinator SPPG Jawa Barat. Tapi berdasarkan Dapodik, jumlah siswa sampai tingkat SMP sekitar 280 ribu, dan yang terlayani kurang lebih di kisaran 80 persen,” kata Kepala Disdik Majalengka, Umar Ma’ruf.
Umar menyebut distribusi penerima manfaat relatif merata di hampir seluruh wilayah Majalengka. Namun, masih ada satu desa yang hingga kini belum memiliki dapur MBG.
“Sejauh laporan yang saya terima, hanya Desa Cipulus di Kecamatan Cikijing yang belum ada dapur MBG. Itu desa terpencil, dan memang belum ada pembangunan dapurnya,” ujarnya.
Meski demikian, Umar memastikan sebagian besar kecamatan sudah terlayani, terutama untuk siswa SD dan SMP.
2. Jangkauan siswa belum penuh
Meski jumlah dapur terus bertambah, jangkauan penerima manfaat utama yakni pelajar belum sepenuhnya terpenuhi. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Majalengka menunjukkan baru sekitar 80 persen siswa yang menerima MBG.
Kepala Disdik Majalengka, Umar Ma’ruf, menyebut jumlah siswa SD hingga SMP di Majalengka mencapai sekitar 280 ribu orang.
“Kalau melihat data sementara, penerima manfaat masih di kisaran 80 persen,” kata Umar.
Distribusi MBG, lanjutnya, relatif merata di hampir seluruh kecamatan. Namun masih ada satu desa yang belum tersentuh program ini.
“Hanya Desa Cipulus di Kecamatan Cikijing yang belum ada dapur MBG. Itu desa terpencil dan memang belum ada pembangunan dapurnya,” jelas Umar.
Pemda berencana membangun dapur khusus untuk wilayah terpencil agar jangkauan MBG bisa benar-benar menyeluruh.
3. Kasus keracunan jadi alarm evaluasi MBG
Selama setahun pelaksanaan, MBG di Majalengka juga sempat diwarnai kasus keracunan yang terjadi pada Desember 2025. Insiden ini menimpa penerima manfaat non-pelajar.
Koordinator SPPG Majalengka, Intan Diena Khoerunisa, menjelaskan penyebab keracunan diduga karena makanan dikonsumsi terlalu lama setelah dibagikan.
“Makanan dibagikan sekitar pukul 13.00, tapi dikonsumsi sekitar pukul 17.00,” ujar Intan.
Akibatnya, sebanyak 42 penerima manfaat mengalami keracunan dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan. Dapur MBG terkait langsung dikenai sanksi berupa penghentian operasional.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa perluasan program harus dibarengi pengawasan ketat, terutama terkait keamanan pangan.
