Semula Siap, Pemkab Cirebon Kini Dilema Kirim Siswa ke Barak TNI

Menurut Imron, pendekatan konvensional melalui ceramah, konseling, atau pertemuan orangtua dinilai kurang mampu meredam laju kenakalan remaja yang semakin kompleks.

Ia menyebut, barak militer bisa menjadi tempat pembentukan mental yang lebih kuat, terutama bagi pelajar yang sudah terlanjur terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas.

“Anak-anak yang sudah menyimpang itu perlu dibina secara khusus. Kalau cuma diberi wejangan, sering kali tidak mempan. Harus ada tempat yang bisa membentuk karakter dan tanggung jawab,” katanya.

Namun, Pemkab Cirebon belum mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung program ini. Hal tersebut membuat pelaksanaannya masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan internal.

Imron membantah jika program ini adalah bentuk hukuman terhadap siswa. Ia menyebut langkah ini sebagai cara menyelamatkan generasi muda dari kemungkinan terjerumus lebih dalam ke dunia kriminalitas.

“Kami tidak ingin mereka diperlakukan seperti tahanan. Ini lebih pada pembinaan. Daripada nanti masuk penjara karena geng motor atau narkoba, lebih baik sekarang kita bentuk mereka,” tuturnya.

Dalam wacana yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 30 hingga 40 barak militer akan disiapkan untuk menampung pelajar bermasalah. Pembinaan akan berlangsung selama enam bulan dengan pola semi-karantina, melibatkan pelatih dari unsur TNI dan kepolisian.

Siswa yang masuk ke program ini adalah mereka yang dianggap sulit dibina oleh pihak sekolah dan telah melalui seleksi serta rekomendasi dari dinas pendidikan setempat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pernyataan resminya, mengungkapkan  program serupa pernah diterapkan saat ia menjabat sebagai kepala daerah sebelumnya. Ia mengklaim keberhasilan dalam menurunkan angka kenakalan remaja berkat pola pembinaan militer.

“Ini bukan hukuman, ini bentuk kasih sayang yang tegas. Kita ingin anak-anak kembali ke sekolah dengan semangat baru dan pola pikir yang lebih positif,” ujar Dedi.

Ia menambahkan, pendidikan formal kadang tidak cukup efektif untuk menangani anak-anak yang sudah terbiasa melawan aturan. Oleh karena itu, diperlukan metode luar sekolah yang mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab.

Meski menuai dukungan dari sejumlah kepala daerah, program ini tidak luput dari kritik. Lembaga swadaya masyarakat seperti Imparsial mengecam keras kebijakan tersebut.

Mereka menyebut penempatan anak di barak militer rawan memicu trauma psikologis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Kritik serupa juga disampaikan sejumlah akademisi dari universitas di Jawa Barat. Mereka menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk karakter siswa secara manusiawi dan menyeluruh.

Menanggapi polemik tersebut, Dedi Mulyadi memastikan program ini akan terus dievaluasi secara berkala. Ia menekankan, keberhasilan program sangat tergantung pada kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, orangtua, serta institusi keamanan.

Sementara itu, Pemkab Cirebon berharap ada kejelasan mengenai tanggung jawab anggaran antara provinsi dan kabupaten. Jika pembiayaan ditanggung bersama, maka pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program ini secara penuh.

“Kami akan dukung kalau memang tujuannya membangun masa depan anak-anak. Tapi harus jelas siapa yang tanggung biayanya, bagaimana teknisnya, dan bagaimana monitoringnya,” ujar Imron.