Sekjen Bawaslu RI Tawarkan Sistem Pemilu Paralel di Indonesia
Bandung, IDN Times - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menawarkan formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) kepada Pemerintah Indonesia. Usulan itu dilakukan untuk menggantikan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam pemilu di Tanah Air.
Hal tersebut dipaparkannya dalam sidang terbuka disertasinya di Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran yang berlangsung Senin (25/2). Gunawan sebagai kandidat doktor ilmu politik ini memaparkan disertasinya yang berjudul "Implikasi Sistem Pemilu Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial Pada Era Susilo Bambang Yudhoyono."
Dalam disertasinya, Gunawan memaparkan bahwa meskipun rezim pemerintahan berganti seiring perubahan elite politik yang terjadi melalui Pemilu, namun relasi yang kompleks antara presiden dan DPR terus berulang.
"Setelah melakukan penelitian dua periode pemerintahan SBY, dengan sistem pemilu proporsional, seperti kita ketahui bahwa sistem proporsional terbuka telah membawa dampak terutama partai politik jadi tidak konsen terhadap organisasinya. Kedua, terbukti bahwa inilah ladang money politik. Kalau ini diteruskan, Indonesia akan mengarah kepada keterpurukan mental dari bangsa Indonesia," katanya seusai lulus sidang tersebut.
1. Lulus dengan gelar doktor
Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro berhasil melalui sidang disertasinya dihadapan penguji di Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin(25/2).
Dihadapan penguji, Ia membeberkan hasil penelitian dan analisisnya mengenai sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini dipakai. Berdasarkan penelitiannya, sistem pemilu proporsional diduga sebagai faktor utama dari kompleksitas relasi antara Presiden dengan DPR, terutama dalam persetujuan kebijakan. Kondisi ini, katanya, tampak jelas terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.