Sekda Bantah Realisasi Belanja dan Pendapatan Jabar Kalah dari NTB

10 Jul 2025, 18:16 WIB

Azzis Zulkhairil

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman (Humas/Pemprov Jabar)

Intinya sih...

Sekda Jabar membantah informasi belanja dan pendapatan merosot, karena data menunjukkan masih di atas rata-rata nasional.
Perbandingan belanja dan pendapatan dengan Yogyakarta dan NTB tidak sebanding karena fiskalnya berbeda, sehingga tidak bisa dijadikan perbandingan.
Sekda menyatakan rutin melakukan evaluasi dengan OPD untuk optimalisasi belanja dan pendapatan agar uang bergulir.

Bandung, IDN Times - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menanggapi mengenai adanya informasi pendapatan serta belanja Jabar anjlok dan merosot. Menurutnya hal tersebut keliru dan tidak benar.

Jika mengacu data yang dimilikinya, pendapatan dan belanja Provinsi Jabar hingga Juli 2025 masih di atas rata-rata nasional. Untuk belanja daerah secara nasional diangka 31,81 persen dan Jabar 38,79 persen. Kemudian pendapatan rata-rata Nasional 43,62 persen, sedangkan Jabar 44,72 persen.

"Di atas rata-rata nasional. Hanya kami persentasenya peringkat ketiga. Jadi yang hoaks itu punteun ya, adalah yang mengatakan belanja Jabar merosot, pendapatan anjlok," kata Herman di kantor Disdik Provinsi Jabar, Kamis (10/7/2025).

"Padahal targetnya Rp31 triliun, realisasi bulan ini kebetulan dari sisi presentase daerah lain ada yang lebih bagus," tuturnya.

1. APBD Jabar besar dibandingkan Yogyakarta dan NTB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (Humas/Pemprov Jabar)

Herman menjelaskan, jika membandingkan belanja dan pendapatan daerah Provinsi Jabar dengan Provinsi Yogyakarta dan Provinsi NTB tidak sebanding, karena fiskalnya berbeda. Sehingga, hal itu tidak bisa dijadikan perbandingan yang setara.

"Jabar Rp31 triliun (APBD-nya) cek Yogyakarta dan NTB berapa? Itu kan jauh di bawah Jabar. Jadi kami uangnya besar, ada posisi di atas (tiga nasional) kan hebat," katanya.

2. Janji genjot lagi pengadaan barang dan jasa bulan depan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mematangkan pembangunan kawasan Jatinangor CIty of Digital Knowledge (dok. Pemprov Jawa Barat)

Herman pun menegaskan jika setiap bulan pemerintah rutin melakukan evaluasi dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar belanja dan pendapatannya dioptimalkan. Sebab, kata dia, kalau anggaran diserap maka uang bergulir.

"Bulan depan, kami pacu pengadaan barang dan jasanya sudah mulai selesai dan dilaksanakan, pasti bisa kami kecot lagi nih, Yogyakarta dan NTB, tenang saja. Ini mah dinamis, tidak bisa setiap bulannya harus optimal, karena masih ada yang berproses pengadaan barang dan jasanya," katanya.

3. Kemendagri sentil Dedi Mulyadi soal realisasi belanja dan pendapatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (2/7/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian turut menyentil Pemprov Jabar karena capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD 2025 merosot ke posisi ketiga Nasional.

Menurutnya, selama ini Provinsi Jabar selalu berada di peringkat pertama. Namun, kali ini kalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat," ujar Tito, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Tito pun meminta agar Dedi Mulyadi dan jajarannya segera melakukan evaluasi dan percepatan realisasi anggaran.

"Gubernur Dedi Mulyadi harus bergerak cepat. Jawa Barat selama ini selalu menduduki puncak klasemen nasional dalam hal serapan APBD. Sekarang, posisinya merosot dan ini patut jadi perhatian serius," ucapnya.