KDM: Sepertiga Anggaran Pemprov Jabar Dipakai Bayar Utang Warisan
- Rp31 triliun APBD Jawa Barat 2025, sepertiganya dipakai bayar utang dan kewajiban warisan gubernur sebelumnya.
- Utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, Masjid Al Jabbar dan persoalan ijazah siswa tertahan harus dibayar Pemprov Jabar.
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk tetap melayani kebutuhan rakyat meski dengan napas fiskal yang pendek.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut membeberkan kondisi keuangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2025. Dari anggaran Rp31 triliun yang tersedia di tahun 2025, nyaris sepertiganya sudah terkunci untuk membayar utang dan kewajiban warisan gubernur sebelumnya.
"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," kata Dedi Mulyadi melalui keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).
1. Sisa utang peninggalan gubernur sebelumnya menumpuk
KDM sapaan akrabnya menjelaskan secara detail, setidaknya Rp600 miliar harus dibayarkan untuk utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lalu ada Rp334 miliar untuk tunggakan BPJS, Rp60 miliar untuk operasional Bandara Kertajati, dan sekitar Rp40 miliar untuk operasional Masjid Al Jabbar.
Tak sampai di situ, Pemprov juga harus menyelesaikan persoalan ijazah siswa yang tertahan akibat belum ditebus. Total nilainya mencapai Rp1,2 triliun, dan sejauh ini sudah dibayarkan sekitar Rp600 miliar melalui skema dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," tegasnya.
2. Tetap bekerja meski napas fiskal yang pendek
Dedi mengakui situasi ini tidak mudah. Namun dirinya menjamin Pemprov Jabar, tak akan lari dari tanggung jawab. Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.
"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," kata dia.
Diketahui, masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil memang banyak menyisakan utang. Hal ini juga dibenarkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin. Dia mengatakan, utang ini salah satunya untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di mana sebagian anggarannya dari PEN saat COVID-19.
Saat itu, pemerintah provinsi mendapatkan pinjaman total Rp3,4 triliun dari PEN. Namun saat itu uang yang dipakai tidak sepenuhnya, hanya Rp207 miliar, cicilannya 500 miliar selama delapan tahun.
3. Semua utang ini merupakan peninggalan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
Masjid Raya Al Jabbar sendiri dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada 2018-2023. Namun, rencana dan usulannya sudah dilakukan sejak periode 2013-2018 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.
Desai Masjid Raya Al Jabbar sendiri digambar langsung oleh Ridwan Kamil. Selain itu karpet yang saat ini digunakan juga diimpor langsung dari luar negeri. Namun, dibalik kemegahan masjid yang berlokasi di Gedebage, Kota Bandung ini ternyata tidak semuanya dibangun memakai APBD. Melainkan ada dari hutang.
Mulanya, alokasi anggarannya untuk masjid ini sebanyak Rp360 miliar. Namun, setelah adanya wabah COVID-19 dipangkas dan menyisakan anggaran sekitar Rp31,5 miliar. Sementara, berdasarkan hasil akhir pembangunan, masjid yang berdiri di atas tanah seluas 25,99 hektare ini mengeluarkan total anggaran Rp1,2 triliun.
