Sebentar Lagi Warga Kota Bandung Bisa Miliki KTP Digital
Bandung, IDN Times - Penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) digital mulai digunakan di sejumlah daerah. Di Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) tengah mempersiapkan langkah serupa untuk menerapkan secara bertahap di Kota Bandung. Penerapan identitas digital ini untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, penerapan IKD bukan tidak mungkin dilakukan di kota ini. Sebab, infrastruktur daerah siap mendukung program IKD ini. Apalagi tujuan program ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan.
"Meski tidak wajib, tapi infrastruktur di Kota Bandung relatif lebih siap. Masyarakat Kota Bandung juga sudah terbiasa digitalisasi. Maka ini tentunya akan mempermudah pelayanan," kata Yana, Senin (6/3/2023).
Yana mengungkapkan, IKD bisa menjadi alternatif bagi warga Kota Bandung untuk semakin mudah mengakses pelayanan dan memperoleh bantuan pemerintah.
1. Warga diharap bisa lebih mudah dapat pelayanan dari pemerintah
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Erikson P. Manihuruk mengatakan, sementara ini IKD ini bisa diakses menggunakan digital dan manual.
"Prinsipnya ingin memudahkan pelayanan masyarakat. Memang tidak semua masyarakat punya smartphone dan akses internet yang cukup. Tapi saya kira di Kota Bandung sudah lebih siap," ungkapnya.
Erikson memastikan, IKD aman karena verifikasi data dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Disdukcapil juga akan melakukan pelayanan secara jemput bola.
2. ASN Kota Bandung sudah mulai melakukan aktivitasi IKD digital
Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar mengatakan, pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD ini dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pegawai Ditjendukcapil, pegawai Dukcapil Kabupaten/Kota, ASN Wilayah NKRI, akademisi dan masyarakat umum.
Saat ini, Disdukcapil Kota Bandung telah memfasilitasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejak Februari 2023. Secara bertahap, pihaknya juga menyasar akademisi yang dimulai dari IPDN dan Universitas Islam Bandung.
"Adapun target nasional yang diberikan untuk penerapan IKD adalah sebesar 25 persen dari total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el. Di Kota Bandung sendiri target capaian IKD berkisar 465.000 jiwa," tuturnya.
3. Harga blanko KTP yang mahal juga jadi sebab migrasi ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah jauh-jauh hari ingin melakukan migrasi penggunaan KTP yang memakai blanko ke digital. Hal itu dilakukan karena ada sejumlah masalah dalam pencetakan e-KTP, salah satunya harga blanko yang mahal.
Selain itu, Kemendagri juga mengaku perlu menyediakan berbagai perangkat dalam mencetak e-KTP. Mulai dari printer, cleaning kit dan film. Kendala jaringan juga kerap menjadi masalah dalam pencetakan e-KTP.
Pemekaran wilayah juga membuat pengadaan blanko e-KTP menjadi bengkak. Contohnya, daerah otonomo baru (DOB) Papua memekarkan 11 kecamatan dan 300 desa/kelurahan. Maka butuh lebih banyak blanko untuk membuat KTP baru.
