Sampah Jadi Ancaman Penyebab Banjir, Pemkot Bandung Siapkan Mitigasi

Farhan meminta Sekretaris Daerah Kota Bandung bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) segera menyiapkan mitigasi menghadapi musim hujan. Presentasi mengenai kesiapan tersebut diminta sudah disiapkan dalam waktu satu pekan.

“Untuk itu saya meminta kepada Sekretaris Daerah beserta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam seminggu ini mempersiapkan sebuah presentasi persiapan menghadapi musim hujan 2026 sampai awal 2027,” ujar Farhan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang rawan mengalami genangan. Salah satu penyebabnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang belum optimal.

“Ada beberapa titik wilayah di Kota Bandung yang memang rawan genangan akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Kita menghadapi konsekuensinya, maka kita siapkan mitigasi menghadapi risikonya,” katanya.

Karena itu, seluruh wilayah dan perangkat daerah diminta tidak menunggu musim hujan tiba. Pemetaan persoalan dan langkah pencegahan harus mulai dilakukan sejak sekarang.

“Setiap wilayah, setiap dinas mulai memperhatikan dan merancang,” ujarnya.

Persoalan sampah menjadi salah satu hal yang disoroti Farhan dalam menghadapi musim hujan. Ia mengatakan kondisi cuaca yang lebih kering dalam beberapa waktu terakhir membuat timbunan sampah belum terlalu menekan.

“Timbunan sampah tidak terasa begitu menekan, hanya beberapa titik saja. Karena sampah dalam kondisi yang lebih kering daripada musim hujan, akibatnya sebagian besar sampah bisa diangkut ke TPA Sarimukti,” ucapnya.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat Pemkot Bandung lengah. Produksi sampah Kota Bandung secara resmi berada di kisaran 1.500 ton per hari.

Farhan menyebut berdasarkan kondisi di lapangan, volume sampah sebenarnya diperkirakan dapat mendekati 2.000 ton per hari karena adanya sampah yang berasal dari berbagai wilayah.

Di sisi lain, Kota Bandung masih bergantung pada kuota pengangkutan sampah menuju TPA Sarimukti. Menurut Farhan, keterbatasan kuota membuat Pemprov Jawa Barat perlu melakukan intervensi dalam membuka kuota pengangkutan bagi Kota Bandung.

“Sehingga Anda akan melihat Pemerintah Provinsi melakukan intervensi itu sudah didesain sedemikian rupa. Karena apabila hanya pemerintah kota yang melakukan pengerjaan pengangkutan, kuotanya terbatas. Jadi tentu saja perlu intervensi pemerintah provinsi untuk membuka kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti,” jelas Farhan.

Farhan menegaskan, pengelolaan sampah Kota Bandung tidak bisa selamanya mengandalkan pengangkutan menuju TPA. Sejak 2005, Kota Bandung tidak memiliki tempat pemrosesan akhir sampah sendiri.

Karena itu, pengurangan sampah harus dilakukan sejak dari sumber. Pengelolaan di tingkat RT, RW dan kelurahan akan menjadi salah satu fokus Pemkot Bandung. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkot Bandung akan menyiapkan fasilitas pengolahan sampah di tingkat kelurahan. Farhan mengakui kebutuhan anggarannya tidak kecil.

“Saya akan mengundang langsung pengadaan-pengadaan khusus untuk fasilitas pengolahan sampah di kelurahan. Anggarannya tidak kecil sama sekali,” katanya.

Program tersebut akan melengkapi pengelolaan sampah yang sudah berjalan, termasuk Kang Pisman. Pemkot Bandung juga akan menambah petugas pemilah dan pengolah sampah di tingkat RW. Saat ini, petugas pemilah dan pengolah sampah telah tersedia di 1.597 RW. Namun, jumlah tersebut masih dinilai belum mencukupi.

“Petugas pemilah yang ada di 1.597 RW masih jauh dari cukup. Tentu saja artinya kita akan menambah terus,” ujar Farhan.

Penguatan pengelolaan sampah dari hulu juga menjadi bagian dari mitigasi menghadapi musim hujan. Sampah yang tidak tertangani berpotensi masuk ke saluran air dan menghambat aliran ketika hujan turun.

Dengan memperkuat pengolahan sampah sejak tingkat kewilayahan, Pemkot Bandung berharap tekanan terhadap sistem pengangkutan dan TPA Sarimukti dapat dikurangi sekaligus menekan risiko genangan.

“Kita siapkan mitigasi menghadapi risikonya,” pungkasnya.