Ridwan Kamil: Sudah 22 Ribu Kendaraan Diputar Balik di Jabar

07 Mei 2021, 15:50 WIB

Default Image IDN

Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat memiliki titik penyekatan paling banyak dibandingkan provinsi lainnya. Ini dikarenakan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling tinggi zona mudiknya.

Dalam dua hari larangan mudik sejak Kamis (6/5/2021) hingga Jumat (7/5/2021), kepolisian yang bertugas di titik penyekatan sudah memutarbalikan sekitar 22 ribu kendaraan yang coba menerebos untuk mudik.

"Setiap hari hampir 11 ribu kendaraan diputar balik. Itu dari data 26 ribu kendaraan yang telah dirazia," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menggelar rapat mingguan Satgas COVID-19 di Makodam III Siliwangi.

1. Lalu lintas kini lebih lengang

IDN Times/Aris Darussalam

Dampak dari pengetatan dan kendaraan diputar balik, hari ini lalu lintas disekitar titik penyekatan tidak begitu ramai. Masyarakat yang berniat mudik diduga mengurungkan niatnya karena tahu akan sulit untuk lolos dari pengawasan petugas.

Emil memastikan penyekatan yang dilakukan kepolisian tidak hanya di jalan-jalan besar, tapi hingga jalan kecil yang kerap dijadikan jalan tikus para pemudik yang melintas.

"Sehingga ga usah menyiasati (mudik) nantinya capek sendiri. Semua potensi zona mudik sudah ditutup. Termasuk yang paling ramai di kawasan gentong yang melintas ke Tasikmalaya dan Garut," kata Emil.

2. Pengamanan di tempat pariwisata pun akan diperketat

Ilustrasi Roller Coaster Dufan (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Terkait dengan kawasan wisata, Emil memastikan untuk daerah yang masuk zona oranye dan merah akan ditutup. Sedangkan di zona kuning dan hijau masih boleh bukan dengan penerapan protokol kesehatan yang opimal.

Selama ini memang banyak masyarakat dari Jakarta yang memilih berlibur ke Jabar akibat adanya larangan mudik tersebut. Bogor menjadi primadona paling utama untuk warga Ibu Kota.

"Puncak ini memang jadi perhatian karena tipikal orang dari Jakarta paling dekat ya ke Puncak. Ini kerja keras Kapolda akan luar biasa," pungkasnya.

3. Larangan mudik adalah keputusan politik pemerintah yang tidak mudah

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat beradai di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (24/6). IDN Times/Dok. Istimewa

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat untuk bersabar terkait keputusan larangan mudik yang dilakukan pemerintah. Sebab, kata dia, kebijakan larang mudik adalah keputusan politik yang diambil pemerintah.

"Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar, karena ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kota Jambi, Kamis (6/5/2021).

Menurut Doni, keputusan peniadaan mudik menjadi opsi yang diputuskan pemerintah guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Alasannya, aktivitas mudik dinilai berpotensi menimbulkan penyebaran virus corona karena adanya mobilitas manusia.

Oleh sebab itu, Doni meminta kepada masyarakat untuk memahami keputusan politik yang diambil pemerintah.

"Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” tutur Doni.