Ridwan Kamil Sebut Pendataan Kasus COVID-19 Masih Bermasalah
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat kembali menyinggung persoalan data COVID-19 dari pemerintah pusat yang dianggap kerap tidak sesuai. Pendataan yang dikumpulkan mulai dari daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat sering tidak sinkron dalam waktu bersamaan.
Salah satu hal yang disinggung kali ini adalah data 10 ribu hasil laboratorium mengenai COVID-19 yang belum juga diumumkan pemerintah pusat.
“Saya tidak mengerti apakah 10 ribu akan dicicil atau bagaimana. Dibikin heboh, saya tidak paham. Tapi kenaikan itu dipengaruhi antrean data dari lalu-lalu yang tidak real time dan saya akui itu masih ada saya sampaikan keluhan itu,” ujar Emil di sela-sela vaksinasi di RSHS Bandung, Kamis (14/1/2021).
1. Tidak sinkronnya data bukan hanya kali ini
Sebelumnya, Ketua Harian Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar Daud Achmad menuturkan, pernah dalam satu hari ada kasus baru di Jabar mencapai 1.000 orang. Meski angka ini cukup tinggi tapi masih ada kerancuan.
Artinya ada sebagian data yang dimasukkan sebenarnya adalah data lama. "Ini juga data pusat sempat ada kasus 1.200 tapi yang barunya hanya 600," papar Daud, " ujarnya.
2. Kasus data tidak sinkron sempat terjadi di Jateng
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menanggapi masalah melonjaknya kasus virus corona di Jawa Tengah yang disebut-sebut karena ada data dobel. Dia mengatakan data ganda dapat terjadi karena masih dilakukan sinkronisasi data kasus COVID-19 di daerah dan pusat.
Dinas Kesehatan Jawa Tengah sebelumnya menanggapi pengumuman kasus COVID-19 yang meroket pada Minggu, 29 November 2020. Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menganggap penghitungan data yang dilakukan tim Satgas Pusat COVID-19 keliru, karena ada data yang dobel.
"Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar dan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Perlu diingat, langkah ini merupakan upaya penyempurnaan agar data yang dikumpulkan dapat konsisten dari waktu ke waktu," kata Wiku kepada IDN Times, Selasa (1/12/2020).
3. Kemenkes sedang lakukan koordinasi dengan daerah untuk validasi data COVID-19
Wiku menjelaskan, prinsipnya pemerintah pusat selalu berupaya mencapai kapabilitas sistem yang baik dengan seluruh daerah. Sehingga data pusat dan daerah bisa sinkron.
"Kementerian Kesehatan sedang melakukan koordinasi dengan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.
"Kami akan selalu memberikan atau update kepada publik, tentang proses peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan data terkait upaya penanganan COVID-19 berdasarkan data ilmiah," lanjut Wiku.
