Ratusan Emak-emak di Jabar Tolak Hasil Pemilu 2024!

Para emak-emak yang hadir dalam aksi ini turut membawa spanduk bertuliskan protes pada hasil Pemilu 2024. Masa pun silih berganti menyampaikan orasinya yang meminta agar KPU dan Bawaslu Jawa Barat membatalkan hasil real count calon presiden karena dituding banyak kecurangan.

Selain itu, mereka juga meminta agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dimakzulkan dari jabatannya karena telah melibatkan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, sekaligus membantu pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara banyak dengan cara curang.

Salah satu masa aksi, Lilis Sartono (48 tahun) mengatakan, ia datang dan mengikuti aksi karena melihat banyaknya kecurangan oleh para penyelenggara di Pemilu 2024.

"Kami lakukan itu menolak kecurangan, kecurangan dari kemungkinan KPU dan Bawaslu Jawa Barat dan kami tadi sudah ke KPU untuk melaporkan kecurangan itu. Tadi KPU menerima laporan kami," ujar Lilis.

Selain itu, Lilis sendiri mendorong agar KPU Jawa Barat tidak melanjutkan perhitungan surat suara dalam sistem Sirekap. Dia juga meminta Bawaslu Jawa Barat bisa menyelesaikan persoalan kecurangan yang telah banyak dilaporkan.

"Tuntutan kami menolak curang hasil Pemilu 2024, terus meminta untuk memberhentikan Sirekap. Ini sebenarnya kami dari emak-emak, semua unsur dari semua kalangan yang masuk ke sini dan kami sama sama prihatin dengan Pemilu 2024 curang ini," kata dia.

Sementara itu ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, apa yang disampaikan oleh emak-emak itu merupakan bentuknya aspirasi dalam perhelatan Pemilu 2024. Dia memastikan semua aspirasi itu telah diterima.

"Kami menganggap ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima, karena salah satu dari prinsip Pemilu itu kan terbuka. Jadi kami juga sagat menerima ketika ada aspirasi," ujar Ummi.

Ummi memastikan, perhelatan Pemilu 2024 masih berjalan dan belum selesai. Saat ini mereka tengah melakukan rekapitulasi surat suara dari semua kecamatan yang ada di Jawa Barat. Adapun untuk kasus Sirekap, menurutnya, kebijakan itu ada di KPU pusat.

"Nah Sirekap ini kebijakannya ada di KPU RI, ini kan alat bantu yang sebenarnya memudahkan kita untuk mengetahui bentuk transparansi. Kalau hari ini Sirekap diprotes, artinya masyarakat juga sudah melihat nih bentuk publikasi dari KPU. Tapi lagi-lagi ketika hasil itu kan berjenjang dan ada ketetapan hasil," tutur Ummi.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaky Muhammad Zam Zam mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi telah diterima dengan baik. Dia memastikan Bawaslu telah bekerja sesuai dengan tanggung jawab dalam Pemilu 2024.

"Kami Bawaslu telah melakukan upaya dan ketika upaya pencegahan lalai, dan tidak bisa dicegah, kami masuk dalam penanganan penindakan. Kami ada dua mekanisme baik temuan dan laporan masyarakat. Semua laporan disampaikan secara resmi, kami tidak menolak laporan masyarakat," kata dia.