Ratusaan Siswa Keracunan MBG, Pemprov Jabar Perketat Pengawasan
- Tak boleh ada kejadian lagi - Pemprov Jabar menugaskan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi penyebab keracunan dan memastikan kesehatan dengan uji lab yang ketat.
- Manajerial MBG harus lebih baik - Perlunya perbaikan di sisi manajerial, koordinasi dengan kabupaten/kota, petugas BGN, dan penyedia makanan MBG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan yang optimal.
- Bakal bantu tuntaskan persoalan MBG - Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Bandung IDN Times - Kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) terus terjadi di berbagai daerah tak terkecuali di Provinsi Jawa Barat. Setelah 36 siswa di Cianjur keracunan pada Kamis (11/9/2025), kasus lebih besar terjadi di Garut, di mana 569 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap menu MBG pada Selasa (16/92025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons serius kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
"Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa. Semoga yang sakit segera pulih," kata Herman, Jumat (19/9/2025).
1. Tak boleh ada kejadian lagi
Menurutnnya, Pemprov Jabar sudah menugaskan Dinas Kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan. Pemeriksaan laboratorium akan dilakukan guna memastikan apakah kasus disebabkan oleh bakteri atau faktor lain.
"Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat," katanya.
Dia berharap kejadian keracunan MBG yang terus terulang menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga ke depannya tidak boleh ada lagi kejadian serupa di Jawa Barat.
2. Manajerial MBG harus lebih baik
Selain itu, Herman menekankan perlunya perbaikan di sisi manajerial. Saat ini Dinas Sosial Jabar telah dikerahkan guna berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.
"Kami sudah tugaskan juga dinas sosial untuk kordinasi dengan kabupaten kota dan petugas BGN, SPPG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable," katanya.
3. Bakal bantu tuntaskan persoalan MBG
Siang ini, kata Herman, Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan," ungkapnya.
Meski menilai MBG sebagai program nasional yang baik, Herman mengakui pelaksanaan di lapangan perlu pengawasan lebih ketat. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terdampak, khususnya para siswa yang mengalami keracunan.
"Kami ikut bertanggung jawab juga atas kejadian ini, sekali lagi kami prihatin dan kami sampaikan permohonan maaf dan Pak Gubernur sudah menugaskan langsung ambil langkah-langkah ya koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan tidak terulang kembali," paparnya.
