Punya Perda RZP3K, Jabar Bisa Tolak Permohonan Izin Pertambangan

Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Jafar Ismail, aturan tersebut dibikin untuk mengikat aturan-aturan lain agar tak tumpang tindih. “Misalnya, aturan perhubungan mengenai kapal pelabuhan, atau aturan Pertamina mengenai pipa bawah laut. Itu sudah ada aturannya, tapi diikat dengan RZP3K ini,” kata Jafar, kepada IDN Times di kantornya, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (24/6).

Dengan adanya Perda RZP3K itu, maka di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi zonasi peruntukan umum dan khusus.

Terkait dengan zonasi khusus, lanjut Jafar, maka ke RZP3K itu akan mengatur segala hal tentang fungsi pariwisata, pelabuhan, hingga pertambangan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Khusus soal pertambangan, Perda tersebut menjadi alasan konkret bagi pemerintah untuk menolak setiap izin yang diajukan.

“Pertambangan tidak diperbolehkan kecuali yang sudah dapat izin terdahulu. Kecuali pertambangan yang sudah beroperasi sebelum Perda itu diteken,” katanya.

Namun, setiap Perda dapat mengalami perubahan setelah lima tahu diterapkan pada satu wilayah. Maka itu, Jafar bilang bahwa aturan penolakan pertambangan masih mungkin berubah dalam tempo lima tahun ke depan.

“Jadi saya rasa ada kemungkinan penolakan usaha tambang tidak berlaku selamanya. Bisa saja suatu hari aturan itu diubah,” kata Jafar. Salah satu wilayah pertambangan yang kesohor di Jawa Barat, ialah terletak di sisi pantai utara yakni pertambangan minyak milik Pertamina.

Di Sulawesi Utara, Perda RZP3K menimbulkan keresahan bagi nelayan. Aturan itu dianggap menguntungkan para pengusaha pariwisata, tapi tak berpihak pada nelayan yang mempertaruhkan nasibnya di lautan.

Sementara itu di Jawa Barat, kata Jafar, sejauh ini Perda itu tidak menimbulkan keresahan bagi Nelayan. Soalnya, nelayan Jawa Barat memiliki wilayah yang tidak bergesekan langsung dengan sektor pariwisata.

“Dari 100 persen wilayah Jawa Barat, zona perikanan tangkap itu hanya 58 persen saja. Jadi masih banyak zona untuk nelayan yang belum termanfaatkan,” katanya.