PSU Tasikmalaya Terhambat Dana, Sikap Bupati Dipertanyakan
Bandung, IDN Times - Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya terhambat, akibat dana yang tidak kunjung cair. Hal itu membuat operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersendat.
Sumber dana PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini bersumber dari dana hibah provinsi dan kabupaten. Namun, untuk dana dari kabupaten sampai saat ini tidak uring dicairkan, sementara dari provinsi sudah diberikan.
"Sudah, anggaran Pemprov kan setengah dari biaya pelaksanaan. Yang provinsi, saya ngecek ya (dari kabupaten), kalau kami sih sudah ready uangnya," ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ditemui di Paguyuban Pasundan, Sabtu (12/4/2025).
1. Gubernur minta anggaran segera dicairkan
Dedi juga meminta agar Pemkab Tasikmalaya segera mencairkan anggaran untuk PSU ini, sebab hal itu merupakan amanah yang harus dilakukan setelah adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi atas gugatan sebelumnya.
"Ya, harus dilaksanakan,. Jadi bukan teguran atau tidak, itu harus dilaksanakan," katanya.
Sementara, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera mencairkan dana hibahnya agar proses PSU bisa berjalan tanpa adanya hambatan, apalagi pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan.
"Padahal Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat sudah membantu Rp25 miliar untuk penyelenggaraan PSU Kabupaten Tasikmalaya melalui transfer ke pemerintah daerah. Sebelum Hari Raya IdulFitri, Pemerintah Provinsi sudah menunaikan. Macetnya di Pemda Kabupaten Tasikmalaya," katanya.
2. KPU Jabar tidak tahu menahu alasan belum cair
Disinggung soal apa penyebab dana tersebut belum dicairkan, Ahmad belum mengetahui secara pasti mengapa hal ini bisa terjadi. Dia meminta agar Pemkab Tasikmalaya segera mengalokasikannya.
"Saya juga tidak mengetahui secara pasti kendalanya apa. Silakan bisa ditanyakan ke Pemdanya. Semestinya tanggal 8 April 2025 sudah di transfer sebesar Rp32,1 Miliar dengan rincian Rp25 Miliar dari Pemprov dan Rp7,1 Miliar dari Pemkab," katanya.
Belum lagi, saat ini masa pemilihan tinggal sepekan lagi, sehingga Ahmad meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih memperhatikan gelaran PSU ini agar berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
"Waktu yang tersisa hanya tinggal tujuh hari, lancar atau tidaknya PSU ini kan karena keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan. Tidak hanya tanggung jawab KPU Kabupaten Tasikmalaya semata, ada tanggung jawab pemerintah daerah juga terutama dukungan anggaran," kata dia.
3. PSU Tasikmalaya berawal dari gugatan paslon nomor urut dua
PSU Tasikmalaya ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Calon Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi, terhadap kemenangan pasangan Ade Sugiarto-Iip Miftahul Paoz.
Pasangan nomor urut dua itu menggugat lantaran Ade Sugiarto tidak memenuhi syarat pencalonan karena sudah dua periode memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Akhirnya, MK mendiskualifikasi Ade dan meminta PSU berdasarkan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Diketahui, dalam Pilkada Tasikmalaya 2024, Ade dan pasangannya dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 487.854 suara (52,02 persen). Sementara, kandidat pasangan nomor urut satu, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly mendapat sebanyak 192.183 suara (20,49 persen).
Kemudian, pasangan nomor urut dua, Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi mendapat 257.843 suara (27,49 persen).
Adapun saat ini Ade Sugiarto masih sebagai Bupati Tasikmalaya definitif. Sementara, posisinya digantikan sang istri yaitu Ai Diantani dengan pasangan Iip Miftahul Paoz.
