Proyek Melanggar di KBU Masih Jalan, Bupati: Saya Tidak Mau Gegabah

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara menyebutkan, Pemerintah KBB tidak akan mengeluarkan izin jika Pemerintah Provinsi tidak memberi rekomendasi. Dari data yang dihimpunnya, Pramestha Resort Town sudah mengantongi semua izin yang terbit pada 2009, lalu.

"Bukan saya gak mau disalahin. Tapi kenapa juga rekomendasi itu keluar dari Pemprov. Sesudahnya itu, kenapa izin itu bisa keluar," ucapnya saat ditemui di Lembang, Selasa (14/1).

"Terutama rekomendasi. KBB gak mungkin mengeluarkan IMB kalau rekom gubernurnya tidak ada," imbuhnya.

Disinggung masih adanya kegiatan di proyek perumahan itu, Umbara mengatakan, dirinya tidak mau gegabah dalam menentukan langkah pemberhentian. Sebelum memutuskan penghentian proyek, Umbara bakal melakukan pengecekan ke lokasi.

"Saya mau kontrol dulu lapangan langsung supaya lebih enak memberhentikannya. Ya kita cek dulu perizinannya masih berlaku atau tidak," ujarnya.

Menurutnya, jika pelanggarannya bukan pada administrasi perizinan, dimungkinkan ada pelanggaran lain. Terkait kemhngkjnan adanya pelanggaran lain, Pemda KBB siap menelusuri.

"Jadi istilahnya saya tidak mau gegabah juga. Walaupun ada surat dari pak gubernur, namun lihat dulu dan cek langsung ke lapangan. Dan menurut informasi ijinnya lengkap. Kalau ijinnya lengkap, apa yang jadi pelanggarannya akan ditelusuri," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mencatat ada empat poin pelanggaran yang dilakukan PT Lembang Permata Recreation Estate dalam proyek pembangunan perumahan itu.

Pertama, proyek pembangunan itu tidak dilengkapi rekomendasi Gubernur sebagaimana ketentuan dalam perda nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Kedua, pembangunan itu terindikasi melakukan pelanggaran teknis yanv menabrak arahan zonasi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016. Kegiatan pembangunan Pramestha Resort Town dinilai berada di zona KBU yang dilarang untuk dilakukan pembangunan perumahan baru pada lokasi garis kontur di atas 1000 mdpl. Selain berada di zona yang dilarang, proyek perumahan itu juga berada pada lahan dengan kemiringan lereng di atas 30 persen.

Ketiga, izin pemanfaatan ruang KBU tidak berdasarkan Rekomendasi Gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum. Hal itu tertuang dalam ketentuan Perda No 2 Tahun 2016 Bab XV Pasal 56.

Keempat, adanya kegiatan pengupasan tebing pada lokasi Pramestha Resort Town yang berpotensi menimbulkan bencana longsor atau erosi.